Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Aliansi Juru Parkir Makassar sontak menolak kebijakan PD Parkir Makassar Raya ihwal penerapan sistem digital. Mereka menggelar unjuk rasa di Balai Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan di depan Kantor PD Parkir Makassar Raya.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Juru Parkir, antara lain, SJPM, LBH Makassar, Fosis, Komunal, Pembebasan, PMII Rayon Fai UMI, FNKSDA, WALHI, dan ACC Makassar.
Mira, perwakilan LBH Makassar sekaligus selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Jukir Makassar mengatakan pihaknya menolak kebijakan itu, sebab rencana tersebut dianggap sepihak tanpa melibatkan para jukir.
“Seperti yang kita tahu, sejak tahun 2019 pemasangan terminal parkir elektronik, namun proyek tersebut gagal karena ditolak seluruh jukir,” kata Mira, di Kantor PD Parkir, Jalan Hati Mulia, Senin, 17 Februari 2020.
“Apabila Terminal Parkir Elektronik (TPE) ini terus diterapkan, maka akan berlaku sistem karyawan dari jukir. Jadi jukir akan dijadikan karyawan PD parkir. Padahal jelas jukir itu bukan karyawan dari PD parkir,” sambungnya.
- Perumda Parkir Makassar Hadirkan Inovasi Parkir Digital di Kawasan On-Street, Uji Coba Sistem Digital
- Gunakan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir Bakal Dikenakan Iuran Progresif di Makassar
- PD Parkir Target Pendapatan Rp 23 M, Wali Kota Makassar: Masa Rp 500 M Tak Bisa
- Kemacetan di Kota Makassar Jadi Masalah Sosial Akut
- Tingkatkan PAD, PDAM Makassar dan PD Parkir Buka Peluang Kerja Sama
Olehnya itu, kata Mira, keinginan dari pihak Aliansi Jukir Makassar, adalah mengembalikan hak para jukir seperti semula dan tak mengintervensi terlalu jauh, sebab jukir mengaku selalu rajin memberikan retribusi kepada PD Parkir.
Sementara itu, Direktur Operasional (Dirops) PD Parkir Makassar Raya, Susuman Halim, menanggapi sistem pembayaran dari tunai ke non tunai yang mendapat penolakan dari Aliansi Juru Parkir (Jukir) Makassar.
Dia menegaskan sistem peralihan transaksi merupakan tuntutan zaman yang segera harus disesuaikan.
Mantan Anggota DPRD Kota Makassar itu mengatakan, sistem peralihan ini menjadi pintu masuk untuk melakukan penataan sistem. Sehingga jika ada masalah perparkiran, kata dia, tidak menjadi objek ‘bully’ setiap saat.
“Jadi sekali lagi juru parkir adalah mitra kami. Mitra utama kami, jadi dia adalah ujung tombak kami. Jadi kami tidak berhenti,” kata Sugali sapaannya.
Kendati demikian, Sugali menyebut keinginan PD Parkir untuk membuka ruang dialog, rupanya ditolak aliansi Juru Parkir Makassar, karena mereka mengkhawatirkan jika sistem tersebut diberlakukan, akan bernasib sama seperti Terminal Parkir Elektronik (TPE).
“Itu kalau persoalan gagalkan masalah proses, bahwa sekarang kita sedang mempersiapkan diri, dari pembayaran tunai ke non tunai,” kata Sugali.
“Di TPE itu tidak ada jukir yang kita tidak pertanggungjawabkan, tidak ada jukir yang terbengkalai, semua kita bayar gajinya,” sambungnya.
Olehnya itu, ia mendorong kepada para jukir untuk bekerjasama perihal kebijakan ini guna menjamin masa depan mereka, sebab ia menekankan jika jika menolak mengikuti sistem maka akan dicabut statusnya sebagai jukir.
“Kalau mereka tetap tidak mau ikut dengan sistem kita. Akan kita cabut statusnya sebagai jukir. Kalau kita cabut statusnya baik jukir dan dia masih melakukan pungutan, kita akan meminta kepada aparat kepolisian untuk segera pembinaan,” tegasnya.
Diketahui, beberapa titik yang menjadi fokus diantaranya yakni Jalan Pengayoman, Jalan Boulevard, Jalan Sulawesi, Jalan Irian, Jalan Perintis Kemerdekaan (depan MTos) dan kawasan Anjungan Pantai Losari.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.