Mitra Terkini
Sungai Saddang, sebagai salah satu sungai terbesar di Sulawesi Selatan dan Barat, mencakup lima kabupaten dan memiliki fungsi vital. Namun, zona tambang yang dialokasikan di wilayah ini dikategorikan sebagai zona tinggi risiko banjir dan likuifaksi menurut Peta InaRISK BNPB.
KPA Sulsel menegaskan bahwa wilayah hilir DAS Saddang seharusnya dilindungi dan ditingkatkan fungsinya sebagai kawasan penyangga. Aksi ini didukung oleh pasal 66 UU PPLH No. 32 Tahun 2009, yang melindungi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat.
Melisa Ervina dari LBH Makassar menyoroti bahwa penetapan wilayah konsesi pertambangan tidak melibatkan partisipasi warga dan tidak ada kajian dampak lingkungan.
“Aksi penolakan warga terhadap tambang pasir, tidak boleh dikriminalisasi dan sudah jelas hak-hak warga telah dilindungi dalam Undang-Undang,” kata dia.
Selain itu, Melisa juga menyoroti pemerintah yang tidak melakukan kajian terkait dampak kerusakan lingkungan apabila tambang pasir di paksakan beroperasi.
“Alih-alih melakukan perlindungan dan pemulihan terhadap DAS Saddang, pemerintah malah memperparah ancaman kerusakan lingkungan dan berpotensi menghilangkan hak-hak warga dalam hal ekonomi, sosial dan budaya.” tegas Melisa.
Aksi penolakan ini menjadi perjuangan nilai masyarakat untuk menyelamatkan Sungai Saddang sebagai bagian dari kehidupan bersama.
Koalisi Rakyat Tolak Tambang Pasir Sungai Saddang menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencabut izin tambang, menghormati penolakan warga, menghentikan upaya kriminalisasi, melakukan pemulihan dan perlindungan lingkungan, serta melaksanakan pembangunan sumber agraria dengan prinsip partisipatif.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.