UU Cipta Kerja Merusak Hutan dan Merugikan Buruh ?

Alinasi KASBI Menolak UU Cipta Kerja

Terkini.id, Jakarta – Pada tanggal 5 Oktober 2020 undang-undang Cipta Kerja atau biasa disebut Omibus law, disahkan. Undang-undang ini   disahkan walau dapat tentangan dari serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, ilmuwan, dan organisasi keagamaan. Sehingga aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah.

Pada konfrensi pers yang diadakan Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja pada tanggal 19 Oktober 2020. Menurut Dian Septi, UU Cipta Kerja harus memperkuat perlindungan buruh perempuan dari celah-celah pelanggaran yang selama ini terjadi.

Lili Mahmudah menjelaskan, dalam draft RUU Cipta Kerja pasal 78, waktu kerja 5 hari dihapus menjadi 6 hari waktu kerja. Pada pasal 79, waktu cuti ditambah menjadi 4 jam. Sehingga berpotensi menjadi 12 jam sehari.

Baca Juga: Tolak Kedatangan Jokowi, 20 Massa Aksi Blokade Jalan dan Bakar...

Pada pasal 77 dan pasal 79, perusahaan tertentu memiliki peluang untuk mengatur waktu kerja sehingga berpotensi bisa lebih dari 8 jam waktu kerja, dan potensi untuk cuti Panjang bisa hilang karena diserahkan oleh perusahaan.  Sehingga merugikan pekerja perempuan yang selama ini menanggung beban ganda.

Lili Mahmudan menambahkan, prinsip ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang mudah merekrut dan memecat tenaga kerja. Akan menciptakan perbudakan modern bagi pekerja muda dan calon pekerja.

Baca Juga: Terpilih sebagai Ketum Partai Buruh 2021-2026, Said Iqbal: Kami Ingin...

Beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Masyarakat Indonesia (FRI) dan Koalisi Bersihkan Indonesia juga ikut mengkritik RUU Cipta Kerja dan mengajak pelbagai kalangan masyarakat untuk menolak RUU Cipta Kerja.

Merah Johansyah dari Koalisi Bersihkan Indonesia mengatakan, sebelum pemilu 2019, Koalisi Bersihkan Indonesia memaparkan terdapat 17 pebinis tambang dan batubara di kedua kubu capres, Jokowi-Ma’aruf maupun Prabowo-Sandiaga Uno.

Kata Merah Johansy, “Puzzle-puzzle ini menunjukkan bahwa kita semakin yakin bahwa oligarki itu sudah menguasai seluruh instrument kekuasaan baik di eksekutif termasuk juga di legislatif sehingga Omnibus law sudah bisa dipastikan ia adalah bagian Regulatory Capture”.

Baca Juga: Terpilih sebagai Ketum Partai Buruh 2021-2026, Said Iqbal: Kami Ingin...

Terdapat sejumlah pasal yang bermasalah di dalam naskah walaupun banyak versi halaman yang beredar. Pada pasal 128 A dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada kemungkinan besar perusahaan tambang batubara tidak perlu membayar royalty ke negara, asalkan pelaku usaha melakukan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah.

Penghapusan royalty ini akan berdampak pada penerimaan negara yang sangat besar dari sumber daya alam sehingga diprediksi akan berkurang drastis, akibat insentif 0% terhadap industri batubara yang melakukan hilirisasi dan nilai tambah.

menurut Iqbal Damanik, dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 ada ketentuan peralihan yang memberikan peluang pemutihan pada korporasi dan perseorangan. Artinya pelanggaran-pelanggaran di dalam Kawasan hutan dimaafkan. yang akan berakibat akan terjadi penggundulan hutan dalam skala besar.

Sehingga penentuan besaran denda tidak hanya sekadar minimal dan maksimal, ada formulasi yang diamanatkan dalam undang-undang  PP  sehingga besaran denda bisa saja lebih kecil dari apa yang sudah ditentukan.

Iqbal menjelaskan pada pasal 44 ayat 2 UU 41/2009, bisa berpotensi membuat masyarakat keluar atau tergusur dari tanahnya, bahkan ketika daerah tersebut membutuhkan lahan pangan, proyek strategis nasional bisa mengambil lahan tersebut. sehingga ketentuan yang ada dalam omnibus law sangat bertentangan dengan RUU Masyarakat Adat.

Setelah konfrensi pers yang diadakan Fraksi Rakyat Indonesia pada hari Minggu, 18 Oktober 2020. Akun twitter Fraksi Rakyat Indonesia, @FraksiRakyatID dan Koalisi Bersihkan Indonesia, @bersihkan_Indo, tumbang setelah memaparkan Laporan ‘Kitab Hukum Omnibus Oligarki’.

 

 

Bagikan