Wabup Jeneponto Hadiri Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021

Terkini id, Jeneponto – Wakil Bupati (Wabup) Paris Yasir hadir rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021.

Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Jeneponto, jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamas, 12 Mei 2022 malam.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Arifuddin, dihadiri anggota DPRD Jeneponto, Wakil Bupati, Paris Yasir, unsur Forkopimda, kepala OPD dan Camat.

Baca Juga: Lindungi Tenaga Non ASN, Pemkab Jeneponto Gandeng Bpjamsostek Cabang Bantaeng

Wakil Bupati H. Paris Yasir dalam sambutan menjelaskan beberapa upaya optimalisasi pendapatan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta kajian potensi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang selanjutnya dituangkan ke dalam instrument regulasi.

“Realisasi pendapatan asli daeraha pada tahun anggaran 2021 mencapai kurang lebih sebesar 99 milyar atau 59,78 persen dari target yang telah ditetapkan, hal dipengaruhi dengan masih berprosesnya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19 selama 2 tahun terakhir,” kata Paris.

Baca Juga: Menuju Kabupaten Layak Anak, Pemkab Jeneponto Diverifikasi Lapangan secara Hybrid

Lebih lanjut Paris Yasir  menyampaikan upaya stabilisasi pendapatan pada sektor dana rransfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana bagi gasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta dana Desa yang sekiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

“Dana transfer pemerintah pusat di tahun 2021 mencapai realisasi kurang lebih sebesar 997 milyar atau 99,25 persen dan pendapatan transfer Pemerintah Provinsi yakni bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi yang terdiri dari Penerimaan bagi hasil pajak, dan penerimaan bantuan iuran JKN mencapai realisasi sebesar kurang lebih 49 milyar atau 66,50 persen,” ujarnya.  

Pada aspek pengelolaan belanja atau pengeluaran daerah yang mencapai realisasi atau serapan sebesar kurang lebih 1,2 Trilyun atau 89 persen, kata Paris perlu terus ditingkatkan.

Baca Juga: Menuju Kabupaten Layak Anak, Pemkab Jeneponto Diverifikasi Lapangan secara Hybrid

“Khususnya dalam mewujudkan tata kelola belanja dan keuangan  secara tertib, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,”jelasnya.

Diakhir sambutannya, Paris menyampaikan laporan jeuangan pemerintah daerah untuk tahun Anggaran 2021 sedang dalam proses menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Semoga berbagai Permasalahan sistem pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya dapat terselesaikan dengan baik, karena berbagai langkah strategis telah diupayakan dan dilakukan melalui pembentukan tim yang terkait dengan persoalan asset, piutang dan penyelesaian rekomendasi BPK,” pungkasnya.

Dimana pada 12 April 2022 lalu, Bupati H. Iksan Iskandar telah menyerahkan dan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban  dengan menyampaikan berbagai point strategis yang secara makro menjadi gambaran umum atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2021

Bagikan