Wacana Perda Wajib Masker di Makassar, Sabri: Masih Banyak Masyarakat Tidak Patuh

Asisten I Kota Makassar Sabri mewacanakan akan memberlakukan Perda untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Terkini.id, Makassar – Asisten I Kota Makassar Sabri mewacanakan akan memberlakukan Perda untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Ia beralasan, sejauh ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap anjuran pemerintah.

Perwali No 36 Tahun 2020 dinilai tidak memberi efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan lantaran tidak memiliki sanksi berupa denda.

“Saya menginginkan ada Perda yang dibuat tentang pemakaian masker dan protokol kesehatan,” kata Sabri, Rabu, 15 Juli 2020.

Hal itu sebagai langkah tegas untuk menekan jumlah orang yang terinfeksi. Menggunakan masker tidak bisa lagi ditempatkan sebagai imbauan, melainkan kewajiban bagi siapa pun.

Menarik untuk Anda:

Konsekuensinya, menurut Sabri, adalah perlu segera dikeluarkan kebijakan-kebijakan setingkat peraturan daerah untuk memastikan bahwa hal ini dapat ditaati semua warga.

Saat ini, kata Sabri, permintaan agar masyarakat menggunakan masker masih sebatas imbauan. Nyatanya, banyak orang masih mengabaikan dengan sengaja imbauan ini.

Beberapa tempat hiburan bahkan masih ramai pada saat angka pandemi Covid-19 makin bertambah.

Begitupun, masih banyak pihak yang melakukan kegiatan dengan jumlah orang yang banyak.

Untuk itu, kewajiban masyarakat untuk memakai masker harus dimuat dalam peraturan, yang jika diabaikan akan menimbulkan konsekuensi berupa denda.

“Perlu ada produk perundang-undangan yang jelas, di mana diatur mengenai kewajiban, keselamatan, dan tata tertib masyarakat,” ungkap Sabri.

Sabri menilai dengan adanya Perda, pemerintah kota bisa menjatuhi hukuman kepada masyarakat yang melanggar. Ketika ada sanksi, maka masyakarat pasti bakal mematuhi aturan tersebut.

“Tapi coba kalau Perda, tidak pakai masker langsung di denda,” pungkasnya.

Ia pun mencontohkan Pergub dan Perda DKI Jakarta, bagi yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan akan didenda Rp. 10 juta.

“Sekarang sanksinya kalau tidak pakai masker, kita lihat Perwali saja, ada yang di rapid test dan sanksi sosial itu tergantung, situasional, tapi coba kalau Perda, tidak pakai masker langsung didenda,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pemkot Makassar Terima Bantuan Alat Kesehatan dari Kawan Lama Foundation

KPU Makassar Bangun Kerjasama BNN, Kandidat Pilwali Harus Bebas dari Narkotika

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar