16 Hari Blokade Buruh PT Huadi Berujung Kesepakatan Tripartit

SBIPE juga menuntut kehadiran Bupati Bantaeng dan mendesak penyelesaian menyeluruh.

“SBIPE bisa bubar hari ini, tapi gelombang perlawanan tidak akan berhenti,” tegas Junaedi dalam forum tersebut.

Keseriusan tuntutan buruh mendorong digelarnya perundingan tripartit sehari kemudian, 29 Juli 2025, di ruang rapat Wakil Bupati Bantaeng.

Perundingan yang berlangsung selama tiga jam itu dihadiri oleh Direktur Utama PT Huadi Nickel Alloy, Bupati Bantaeng, Kapolres, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Mediator Hubungan Industrial.

Hasilnya, lima poin kesepakatan disepakati:

1. Kekurangan upah lembur akan diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan hasil putusan akan dijadikan preseden bagi kasus serupa. Artinya, satu perkara dapat berlaku untuk semua buruh dalam kondisi serupa, tanpa harus melalui proses hukum masing-masing.

2. Pembayaran selisih upah berdasarkan UMP 2025. Perusahaan bersedia membayar kekurangan upah pokok dari Januari hingga Juni 2025, yang akan dilunasi pada Agustus 2025, bila ada ketidaksesuaian dengan SK Gubernur Sulsel.

3. Penghentian aksi dan pemulihan operasional. SBIPE sepakat menghentikan blokade, dan perusahaan kembali menjalankan operasional secara normal.

4. Kebijakan terhadap buruh dirumahkan. Perusahaan tetap menawarkan dua opsi: menerima Rp1,5 juta per bulan plus jaminan BPJS, atau memilih PHK dengan pembayaran hak normatif penuh sesuai PP 35/2021. PHK akan diproses maksimal 14 hari setelah data diserahkan.

5. Prioritas rekrutmen ulang. Buruh yang dirumahkan akan mendapat prioritas kembali bekerja bila kondisi keuangan perusahaan membaik.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.