Terkini, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, H Syaiful kembali melanjutkan kegiatan reses kedua masa sidang kedua tahun anggaran 2025-2026, Sabtu (14/2/2025).
Reses kali ini digelar di Jalan Naja Dg Nai, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo dan dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Rappokalling, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta warga setempat yang tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan.
Dalam sambutannya, H Syaiful mengungkapkan, kegiatan reses menjadi momentum penting untuk mendengar langsung berbagai permasalahan warga khususnya di Kelurahan Rappokalling.
“Setiap aspirasi yang muncul akan menjadi catatan penting bagi kami dan akan kami bacakan langsung di hadapan Wali Kota Makassar pada rapat Paripurna penyampaian hasil reses,” ungkap H Syaiful.
Politisi Partai NasDem ini berharap masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan usulan secara terbuka agar seluruh persoalan yang dihadapi dapat diperjuangkan secara maksimal di DPRD.
- Makassar Tuan Rumah Rakernas II ASITA 2026, Wawali Aliyah Mustika Ajak Perkuat Kolaborasi Pariwisata
- Gubernur Sulsel Dorong Kabupaten/Kota Terapkan Sistem Manajemen Talenta Full bagi ASN
- SPMB Makassar 2026 Resmi Dibuka, Berikut Jadwal Lengkapnya
- Pemkot Makassar Perkuat UMKM Lewat Literasi dan Inklusi Keuangan TPAKD
- Direktur Al Hajj Travel Harap Rakernas II ASITA Lahirkan Strategi Baru Pariwisata
“Saya berharap warga tidak ragu menyampaikan persoalannya. Reses ini adalah ruang resmi untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan ta’ semua, insya Allah akan kami kawal sampai ada tindak lanjut dari pemerintah kota,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan DPRD sangat dibutuhkan agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Pada sesi dialog, Anggota Komisi A DPRD Makassar ini menerima aspirasi terkait BPJS nonaktif akibat adanya pembaharuan data yang mengacu pada sistem desil Kartu Keluarga (KK). Sejumlah warga mengeluhkan layanan kesehatan mereka terhenti karena perubahan status kepesertaan.
Menanggapi hal tersebut, H Syaiful menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan warga yang berhak tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
“Persoalan BPJS ini menyangkut hak dasar masyarakat. Saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar data warga bisa diverifikasi ulang. Jangan sampai ada warga yang layak justru tidak tercover hanya karena persoalan administrasi,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
