Masuk

Banggar DPRD Makassar Minta Pemkot Batalkan Rencana Pemilihan RT/RW Sistem e-Voting

Komentar

Terkini.id, Makassar – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot Makassar terkait rancangan aggaran yang telah disepakati.

Rekomendasi tersebut disampaikan Banggar DPRD Makassar kepada Pemkot dalam rapat paripurna penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 Makassar pada Jumar 30 September 2022 lalu.

Adapun APBD Perubahan yang telag disahkan yakni senilai Rp4,66 triliun, terdiri dari pendapatan daerah Rp3,98 triliun, belanja daerah Rp4,66 triliun, dan defisit anggaran mencapai Rp715,26 miliar.

Baca Juga: Serap Aspirasi Warga Dg Tata Lama, Anggota DPRD Makassar Hj Muliati: Kita Akan Kawal

Kemudian pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan senilai Rp722,76 miliar dan pengeluaran Rp7,5 miliar.

Dalam rapat paripurna tersebut, juru bicara Banggar DPRD Makassar Hasanuddin Leo berharap pemkot harus membelanjakan anggaran itu dengan asas jujur dan akuntabel.

Selain itu, Banggar juga merekomendasikan Pemkot Makassar untuk mengevaluasi rencana Pemilu Raya RT/RW secara elektronik voting atau e-Voting.

Baca Juga: Dengar Keluhan Warga, Legislator DPRD Makassar Hasanuddin Leo: Rumah Saya Terbuka Kapan Saja

Hasanuddin Leo bahkan menyebut DPRD Makassar menginginkan agar Pemilu Raya e-Voting dibatalkan dan dilakukan secara konvensional.

“Terkait anggaran Pemilu Raya yang berbasis e-Voting sebaiknya dievaluasi dan dikembalikan ke manual agar menghindari kecurangan,” ujarnya, dikutip dari Makassar Tribunnews.com, Minggu 2 Oktober 2022.

Rekomendasi Banggar DPRD Makassar selanjutnya adalah, Pemkot Makassar harus menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan program yang lebih nyata dan menyentuh ekonomi masyarakat.

Sebab, kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan harga bahan, khususnya bahan pokok dan transportasi.
Seiring dengan itu sudah dapat dipastikan tingkat inflasi naik yang berakibat pada daya beli masyarakat menurun.

Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Hj Muliati Serap Aspirasi Warga Daeng Tata Lama

“Kondisi itu akan menambah kemiskinan dan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Hasanuddin.