Bantuan Keuangan Parpol Diprioritaskan untuk Pendidikan Politik

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Akhmad Namsum

Terkini.id, Makassar  РSekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan, penggunaan bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi parpol dan masyarakat.

Adapun besaran untuk bantuan keuangan parpol di Kota Makassar, kata Namsum, berdasarkan dari jumlah perolehan suara dipemilu.

“Jadi bukan berdasarkan jumlah kursi karena acuan untuk pemberian bantuan keuangan berdasarkan perolehan suara dipemilu sebelumnya. Jadi mulai dari tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015 dihitung berdasarkan perolehan suara di pemilu tahun 2014,” kata Namsum.

Sementara untuk tahun 2019 ini, Namsum menyebut bantuan keuangan parpol akan terbagi dua, di mana bulan Januari hingga September masih mengacu pada perolehan suara di tahun 2014.

Lantas, ia menambahkan bahwa bulan Oktober, November, dan Desember bakal mengacu pada hasil pemilihan di tahun 2019. Sehingga, kata dia, ada parpol yang mendapatkan bantuan keuangan parpol tetapi tidak mendapatkan bantuan di Pemilu tahun 2019.

“Contohnya seperti Partai Perindo, Partai Berkarya dan parpol-parpol baru karena partai itu bukan peserta pemilu ditahun 2014. Namun berapa besarannya itu tergantung dari SK Wali Kota,” jelasnya.

Olehnya itu, tugas Kesbangpol hanya melakukan verifikasi bantuan keuangan dari pengajuan parpol kemudian diteruskan ke BPKAD untuk diberikan bantuan berdasarkan regulasi yang ada.

“Untuk di 2019 ini verifikasi sudah berjalan, karena ini terbagi dua dari Januari sampai September dan Oktober sampai Desember sesuai dengan hasil pemilu sebelumnya,” tandasnya.

Menurutnya, perampungan verifikasi tersebut setelah melampirkan KLHP dari pemeriksaan BPK dari pertanggungjawaban keuangan dari tahun sebelumnya.

“Sehingga untuk pengajuan bantuan keuangan parpol di tahun 2019 harus melampirkan pertanggungjawaban KLHP tahun 2018 karena itu menjadi bagian untuk menindaklanjuti permohonan bantuan di tahun 2018,” pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa untuk pertanggungjawaban alokasi dana bantuan di tahun berjalan akan dilakukan di akhir tahun atau pada bulan Desember 2019 mendatang.

Berita Terkait