Begini Pandangan Ibrahim Ketua DPC GMNI Enrekang Mengenai Korupsi

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar – Momentun Hari Anti Korupsi menjadi perhatian bagi aktivis se indonesia tak tertinggal juga dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Enrekang, dalam pandangan mengenai korupsi di indonesia

Hal ini di tanggapi Ketua Cabang GMNI Enrekang di momentum hari Anti Korupsi jatuh pada Senin, 9 Desember 2019 namum sampai saat ini aktivis Makassar masih turun ke jalan dalam menyuarahkan dampak kebiadaban dari korupsi.

Korupsiataurasuah(bahasa latin:corruptiodari kata kerjacorrumpereyang bermakna busuk,rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baikpolitisi maupunpegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidaklegalmenyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Ungkap Ibrahim Ketua GMNI Cabang Enrekang saat ditemui di salah satu Warkop menjelaskan bahwa ‘Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.

“Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukandemokrasi, Kurangnyatransparansi
di pengambilan keputusan pemerintahKampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal, Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, Lingkungan tertutup yang mementingkan diri, sendiri dan jaringan “teman lama,” tegas Ibahim, Selasa, 10 Desember 2019.

“Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat,” tutupnya.

Komentar

Rekomendasi

Kajian Islami Anak, Begini Pesan Wagub Sulsel

Fahriansyah: Masjid Istiqlal Indonesia Simbol Kemerdekaan Rakyat Palestina

KLHK Bersama Anggota Dewan Komisi IV DPR RI Sidak 1078 Kontainer Sampah Impor

ARN Buka Festival Pop Singer 2020 se Kota Makassar

Viral, Pria Ini Terekam Kamera Sedang Onani di Atas Mobilnya

Viral, Kades Sekeluarga Keroyok Warganya yang Minta Raskin

Awalnya Coba-Coba, Sekarang! Pendapatan Masyarakat Mencapai Puluhan Juta

Pengangkutan Kayu dengan Dokumen Palsu di Toraja Berhasil Diungkap Tim Penyidik Gakkum LHK Sulawesi

Memasuki awal tahun 2020, Persiapan RS Sandi Karsa Menuju Akreditasi SNARS EDISI 1.1

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar