Masuk

Belajar Soal Pengelolaan Pesantren dan Pendidikan Islam Bepemperda DPRD Sulsel Berkunjung Ke Jatim

Komentar

Terkini.id – Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur, Senin 19 September 2022.

Kunker ini dalam rangka melakukan kordinasi dan konsultasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

Rombongan dipimpin oleh Ketua Bapemperda Rudy Pieter Goni, daeiFraksi PDIP dan wakil Ketua Bapemperda Andi Muchtar Mappatoba Bapemperda lainnya. 

Baca Juga: DPRD-Pemprov Sulsel Teken Persetujuan APBD Tahun 2023

Tiba di DPRD Jatim, rombongan disambut oleh Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur Hasan Irsyad, dari Fraksi Golkar didampingi Hadi Dediansyah dari raksi Gerindra dan juga Sri Nurhidayati Selaku Kepala Bagian Perundang-Undangan sekretariat DPRD Jatim.

Dalam kunjungan tersebut Bapemperda DPRD Sulselmenggali informasi mengenai substansi pengaturan dan implementasi Perda Fasilitasi Pesantren di Jawa Timur.

Rudy Pieter Goni, yang akrab disapa RPG, mengatakan, dalam kunjungan ini Bapemperda mendapatkan beberapa informasi penting mengenai substansi pengaturan diantaranya, fasilitasi penyelenggaraan pesantren dimungkinkan melalui mekanisme bantuan keuangan dalam bentuk hibah. 

Baca Juga: Berdayakan Imam Masjid dan Keluarga, Gubernur Sulsel Serahkan Dana Hibah Rp500 Juta

Kemudian berkait pengaturan mengenai Pendidikan Agama Islam disarankan untuk tidak diatur dalam Perda mengingat kewenangan tersebut adalah kewenangan absolut Pemerintah Pusat. 

“Yang berbeda dari Ranperda kita, bahwa Perda Pesantren Jawa Timur, mengamanatkan Pemda untuk membentuk sistem informasi pesantren daerah berbasis teknologi informasi, hal mana lebih dari 50 persen pesantren yang belum terdata dan dikendalikan oleh Bappeda dan Biro Keagamaan,” katanya.

Sementara itu Hasan Irsyad, Ketua Bapemperda Jawa Timur, menyampaikan bahwa pembahasan Perda Pesantren menelan waktu yang cukup panjang hal mana disebabkan banyaknya jumlah pesantren di Jawa Timur, selain itu terdapat perbedaan jumlah pesantren antara Kementerian Agama dengan Nahdatul Ulama, dan juga Muhammadiyah.

Nunung menambahkan didalam Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini program “one pesantren one product”, yang merupakan sebuah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren, dan alumni pondok pesantren, dengan menekankan pesantren berdaya masyarakat sejahtera.

Baca Juga: Gubernur Serahkan Dana Hibah Rp975 Juta untuk DMI Sulsel

Diakhir pertemuan RPG menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Jatim dan mengharapkan adanya sinergi yang kuat antar sesama Bapemperda di seluruh Indonesia.