Dari Target 10 Ribu Kini Petisi Batalkan Pemindahan IKN Telah Diteken Lebih 7 Ribu Orang

Terkini.id, Jakarta – Sebanyak 45 orang menggalang petisi yang berjudul ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Saatnya Memindahkan Ibu Kota Negara’.

Terdiri dari sekelompok profesor, ekonom terkemuka, dan pensiunan perwira TNI menggalang petisi yang mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 7.600 orang hingga Minggu, 6 Februari 2022. Jumlahnya hampir persis sepuluh ribu orang, sesuai dengan target awalnya.

Menurut salah satu cendikiawan muslim, Azyumardi yang juga ikut menggalang petisi tersebut alasan petisi itu dibuat sebagai bentuk keprihatinan.

“Ya, itu pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membangun IKN baru,” ujarnya seperti yang dikutip dari Cnnindonesiacom. Minggu, 6 Februari 2022.

Pihak penyelenggara mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan Jokowi dalam menentang gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dan membuat kota baru di sana.

Mereka menganggap pemindahan ibu kota merupakan ide yang buruk di tengah wabah Covid-19.

“Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara,” tulis petisi tersebut.

Selanjutnya, pemerintah harus memusatkan upayanya saat ini untuk menangani varian baru Omicron yang membutuhkan dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, pemerintah memiliki utang luar negeri yang signifikan, defisit APBN tumbuh hampir 3%, dan penerimaan negara menurun.

“Adalah sangat bijak bila presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut,” ucap para inisiator.

Sementara itu, banyak fasilitas mendasar lainnya, seperti pemulihan sekolah dan jembatan desa, harus ditekankan.

Penyelenggara menyimpulkan bahwa relokasi dan pembangunan ibu kota baru akan menguntungkan hanya beberapa kelompok daripada seluruh penduduk.

“Karena itu pemindahan ibu kota dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara luas, melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut,” jelas para inisiator.

Di sisi lain, Pemerintah akan mulai melakukan pembangunan fisik di ibu kota baru pada semester II 2022.

Proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga 2045 mendatang.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.