Dikritik IDI, Pj Wali Kota Makassar: Itu Keliru

Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin membalas kritikan IDI ihwal pembatasan jam operasional yang dinilai memberi kelonggaran di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Rudy membantah pemerintah kota melakukan pelonggaran. Menurutnya, pihaknya justru memperkecil potensi penularan Covid-19.

“Itu keliru, karena itu bukan masalah pelonggaran, dan bukan masalah menambah atau mengurangi jam operasional, tapi bagaimana potensi-potensi penularan itu kita perkecil,” kata Rudy, Jumat, 15 Januari 2021.

Menurutnya, pengubahan pembatasan jam operasional yang sebelumnya hingga pukul 19.00 Wita menjadi pukul 22.00 Wita sudah melalui kajian tersendiri.

Mungkin Anda menyukai ini:

Rudy mencontohkan waktu pembatasan pada pukul 19.00 Wita, masyarakat tampak masih beraktivitas. Namun karena ada pembatasan, maka mereka kembali ke rumahnya kan.

Baca Juga: IDI Tak Setuju Adanya Piala Menpora 2021, Pemain PSM: Kalian...

“Apakah ada orang tidur pukul 19.00 Wita? tidak ada. Artinya apa, masyarakat itu kembali ke rumah, dan belum tidur, tetap beraktivitas, sehingga memunculkan potensi baru, karena ruang berkumpul mereka menjadi lebih sempit,” ungkapnya

Rudy mengatakan, menurut epidemolog, pembatasan tersebut hanya memperlambat penularan bukan mengurangi penularan Covid-19.

“Ternyata lebih bagus, masyarakat di luar sedikit, nanti pulang baru langsung tidur, makanya kita tambah sampai pukul 22.00 Wita dengan harapan nanti kalau pulang dia sudah tidur,” katanya.

Baca Juga: Bangkitkan Gairah Kuliner di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Sosialisasi Ihwal FoodStartup...

Menurutnya, ada hal-hal positif dari perubahan jam operasional tersebut. Masyarakat juga bisa lebih terpantau.

“Kenapa, bisa kita lebih menekan potensi, karena kalau di Pantai Losari ada Satpol PP yang lihat kan, dia masuk ke mal-mal ada yang lihat dibanding di rumahnya,” ujarnya.

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar  memperpanjang pelonggaran jam operasional bertentangan dengan peringatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar tak meremehkan pandemi Covid-19. 

“IDI sudah mengingatkan, tapi hasilnya seperti ini, yang ditakutkan kalau dokter bersama nakes sudah berjatuhan maka pelayanan bisa lumpuh,” kata Dewan Pertimbangan IDI Kota Makassar, Idrus Andi Paturusi, Selasa, 12 Januari 2020.

Keputusan pemerintah kota tersebut, kata Idrus, menjadi sorotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar. Pasalnya, aktivitas masyarakat dilonggarkan di tengah peningkatan kasus positif Covid-19. 

Hal itu merujuk pada surat edaran Pemerintah Kota Makassar yang membolehkan aktivitas usaha beroperasi sampai pukul 22.00 Wita, dari sebelumnya hanya sampai pukul 19.00 Wita. 

Idrus mengatakan sangat menyesalkan keputusan Pj Wali Kota Makassar. Terlebih, saat ini kondisi Covid-19 Makassar sangat memprihatinkan. 

“Apa yang diambil Pj Wali Kota Makassar sangat kontra dengan kondisi di lapangan. Di tengah peningkatan pasien positif Covid-19 justru memberikan kelonggaran beraktivitas,” kata Idrus.

Mantan Rektor Unhas Makassar ini menjelaskan, sejak awal tahun 2021 ini, jumlah kasus Covid-19 terus meningkat, dan Makassar sebagai episentrum kasus di Sulsel. Hal ini, kata Idrus, seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. 

Per 1 Januari 2021, data kasus terpapar Covid-19 di Sulsel sebanyak 550. Sementara pada 2 Januari 2021 berjumlah 590 kasus, 3 Januari 2021 dengan 595 kasus.

Kemudian, 4 Januari 2021 sebanyak 510 kasus, 5 Januari 2021 sebesar 639 kasus, 6 Januari 2021 sejumlah 463 kasus, 7 Januari 2021 sebesar 366, 8 Januari 2021 sebanyak 588, 9 Januari 2021 sebesar 580, 10 Januari 2021 sebanyak 585, dan 11 Januari 2021 sebanyak 616. 

“Kita melihat data, baik peningkatan kasus baru maupun kematian dan penggunaan RS (Rumah Sakit), maka agak membingungkan isi surat edaran wali kota,” tuturnya.

Bagikan