Dinas Kesehatan Makassar Sebut 7 Rumah Sakit Belum Akreditasi BPJS

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin

Terkini.id, Makassar – Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin menyebut tujuh rumah sakit di Kota Makassar belum terakreditasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rumah sakit ini masih dalam proses verifikasi.

“Sedang proses mereka sedang mengajukan permohonan ke pusat untuk dilakukan verifikasi akreditasi rumah sakit rumah Jadi sudah berproses,” ujar Naisyah di Hotel Golden Tulip, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu 27 Februari 2019.

Tidak hanya rumah sakit di Makassar, Naisyah menyebut masih ada ribuan rumah sakit di Indonesia yang juga masih melakukan verifikasi.

“Yang penting sudah berproses, dan BPJS masih toleransi untuk tetap bekerja sama,” paparnya.

Naisyah mengungkapkan, menurut surat edaran Direktur Utama BPJS Nomor 063/III/2019, rumah sakit yang tidak memiliki akreditasi diberikan waktu hingga 30 Juni 2019 untuk perpanjangan kontrak.

“Agar semua rumah sakit yang belum melengkapi akreditasi segera melengkapi akreditasinya,” kata Naisyah.

Tujuh rumah sakit di Makassar yang belum diakreditasi adalah, Rumah Sakit Grestelina, Paramount, Mutiara, Hikmah, Restu, Catherine Booth, dan Rumah Sakit Gia Lestari.

Dinas Kesehatan Makassar gelar forum perangkat daerah

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin berharap tidak ada lagi persoalan kesehatan yang mendasar di Kota Makassar. Karena semua usulan dan masukan dari masyarakat sudah ditampung dalam diskusi forum perangkat daerah.

“Usulan untuk program kesehatan yang akan kita terima akan disusu menjadi rencana tahun 2020,” kata Naisyah di Hotel Golden Tulip, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu 27 Februari 2019.

Naisyah mengatakan forum perangkat daerah bertujuan mengevaluasi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Sekaligus merumuskan rencana kerja pada tahun 2020 mendatang.

“Kita tampilkan konsep rencana baik dari provinsi yang menampilkan kebijakan-kebijakan pusat,” ujar Naisyah.

Dia menambahkan, hasil perencanaan tersebut dipadukan melalui berbagai masukan dari masyarakat termasuk dari LPM, Kader, dan NGO.

Berita Terkait
Komentar
Terkini