Mitra Terkini
Terkini.id – Jusuf Kalla (JK) diusulkan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PBNU oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution. Namun, JK menegaskan PBNU lebih pantas dipimpin ulama.
“Nahdhatul Ulama, itu Kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga,” kata JK dalam keterangannya dikutip dari detikcom, Rabu, 17 November 2021.
Syahrial mengusulkan nama JK menjadi caketum PBNU di Muktamar NU pada Desember mendatang karena dinilai sangat mumpuni untuk memimpin organisasi umat Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Syahril, JK merupakan tokoh bangsa, tokoh nasional serta termasuk juga tokoh NU sehingga sangat memenuhi syarat.
“Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi nahdliyin,” kata Syahrial Nasution kepada wartawan, Minggu, 14 November 2021.
- Tanah Dibeli 30 Tahun Lalu, JK Heran Tiba-Tiba Ada yang Datang Mau Merampok Lahannya di Depan TSM Makassar
- Jusuf Kalla Lakukan Peletakan Batu Pertama Gedung RS Islam Faisal Makassar
- Mantan Wapres Jusuf Kalla Ajak Semua Pihak Menahan Diri dan Menjaga Situasi Bangsa!
- Cerita JK Perusahaannya Cuma Mau Terima 20 Insinyur Tapi yang Daftar 23 Ribu Orang
- Baru Diungkap JK, Alwi Hamu Sering Jadi Negosiator Rahasia Pemerintah dan Sering Diutus ke Luar Negeri
Melansir detikcom, Partai Demokrat meluruskan informasi terkait usulan Jusuf Kalla untuk menjadi calon ketua umum (caketum) PBNU. Partai Demokrat menegaskan usulan itu bukan pandangan partai, melainkan pribadi Syahrial Nasution.
“Terkait dengan munculnya wacana usulan Bapak Jusuf Kalla yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PBNU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, kami perlu tegaskan statement itu merupakan pandangan pribadi Saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmad pada jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 November 2021.
Herzaky mengatakan Syahrial merupakan salah satu pembina Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya. Dia menuturkan, usulan terkait JK tidak terkait dengan pandangan Partai Demokrat.
“Jadi sekali lagi, statement yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat,” ujarnya.
Meski begitu, Herzaky mengatakan pihaknya menghormati segala keputusan yang ada di dalam organisasi PBNU.
“Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926 Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati. NU adalah jam’iyah yang dilindungi oleh karomah para Wali,” lanjutnya.
“Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang,” sambungnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.