DPD RI Buka Posko Pengaduan Korban Jiwasraya

Terkini.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membuka posko pengaduan bagi seluruh nasabah atau korban Jiwasraya, Kamis 4 Agustus 2022. Posko tersebut dibuka di seluruh Kantor DPD RI di ibukota provinsi. 

Ketua Pansus Jiwasraya yang merupakan Senator dari Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang menyatakan Pansus Asuransi Jiwasraya dibentuk sebagai wujud keseriusan DPD RI dalam menyikapi kasus Jiwasraya

“Mengapa Pansus Asuransi Jiwasraya ini dibentuk? Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menyikapi kasus Jiwasraya. Selain itu juga dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dari daerah mengenai kasus Jiwasraya,” ujar Ajiep.

Baca Juga: Anggota DPD RI ke PDAM Makassar: Kalau Butuh Alokasi Dana...

“Para korban asuransi yang tergabung dalam Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) telah menyampaikan secara langsung kepada pimpinan DPD RI terkait masalah mereka. Kemudian berkembang dan akhirnya saya prakarsai bersama teman-teman untuk membntuk pansus,” jelas Ajiep lagi.

Menurut Ajiep, mekanisme membentuk pansus tentu tidak mudah karena ada proses panjang. Mulai dari pokok-pokok pikiran tim pengusul yang kemudian diajukan ke panitia musyawarah dan diteruskan ke sidang paripurna. 

Baca Juga: Kunjungi PDAM Makassar, Anggota DPD RI Ucapkan Selamat HUT ke-98

“Dan disepakati membentuk pansus yang anggotanya sebanyak 11 orang,” paparnya. 

Politisi senior Partai Golkar ini menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditemukan kerugian negara akibat kasus Jiwasraya yang mencapai Rp16,81 triliun. 

Kemudian, BPK mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menyelamatkan PT Jiwasraya dengan Penyertaan Modal Negara (PNM) senilai Rp32 triliun.

Baca Juga: Kunjungi PDAM Makassar, Anggota DPD RI Ucapkan Selamat HUT ke-98

Hanya saja, sambung Ajiep, pemerintah hanya mengucurkan PNM senilai Rp20 triliun. “Malah yang mengherankan, PNM tersebut tidak mengarah pada penyelamatan PT Jiwasraya yang justru dialihkan menjadi perusahaan baru, yakni PT IFG Life. 

Seharusnya, PNM bisa menyelamatkan PT Jiswaraya sekaligus melindungi hak-hak para nasabahnya,” ujar Ajiep. 

Menurut Ajiep lagi, DPD RI melihat ada beberapa pihak yang seharusnya masuk dalam jaringan proses hukum. Tidak hanya di tingkat direksi. 

“Anggota Pansus telah melakukan pendalaman melalui investigasi awal dengan karyawan Jiwasraya dan IFG Life yang ada di derah pemilihan masing-masing anggota,” ujar Ajiep.

Ajiep juga menyampaikan target yang ingin dicapai Pansus adalah dapat terselesaikannya dengan segera hak-hak nasabah (tanpa dicicil) serta mendorong aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan kasus ini secara adil bagi pihak-pihak terkait.

Bagikan