Masuk

DPR RI Anggarkan Hampir Rp1 Miliar untuk Buat Kalender, Ernest: Lihat Bagaimana Pajak Kita Dikorupsi

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Rencana DPR RI yang hendak melakukan pengadaan kalender dengan biaya Rp1 miliar mendapat sorotan dari Ernest Prakasa.

Komika tersebut merasa heran dengan aksi DPR tersebut, lantaran kalender sudah terpasang ada di ponsel semua orang dan tidak perlu lagi repot repot melakukan pengadaan dengan memakai uang negara.

Dia pun menganggap penganggaran kalender itu cuma menjadi lahan untuk korupsi.

Baca Juga: Kolaborasi IOH dengan Ernest Prakasa, Hadirkan Web Series Genre Komedi Romantis

“Lihat bagaimana uang pajak kita dijadikan lahan korupsi, padahal sekarang kalender udah ada di hape,” tulis Ernest di media sosial.

Diketahui, DPR RI dikabarkan akan membuat kalender dengan anggaran hampir Rp1 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Rencana penganggaran kalender DPR RI tersebut disebutkan membutuhkan dana sebesar Rp901.875.000 yang tertulis di dalam situs resmi DPR RI https://lpse.dpr.go.id/eproc4. 

Baca Juga: Sejumlah Platform Digital Diblokir, Ernest Prakasa Protes: Mungkin Kominfo Mau Kita Main Judi Slot Aja

Terkait anggaran kalender DPR tersebut membuat Komika Ernest Prakasa ikut geram dengan wacana pengadaan kalender DPR RI.

Dalam cuitannya di akun Twitter, Ia mengaku heran DPR RI yang membuang uang rakyat untuk kalender yang sudah bisa didapatkan di smartphone.

Lihat bagaimana uang pajak kita dijadikan lahan korupsi, padahal sekarang kalender udah ada di hape,” tulis Ernest Prakasa.

Diketahui, rencana pembuatan tender ini dibuat pada 23 Agustus 2022.

Baca Juga: Didaftarkannya Citayam Fashion Week ke HAKI Tuai Kritikan Netizen

Memantau dari situs LPSE tersebut, diketahui tenderpengadaan kalender itu sudah masuk tahap pengumuman pascakualifikasi, per 30 Agustus 2022

Pengadaan tersebut untuk tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000.

Belum ada keterangan lebih lanjut, berapa jumlah kalender yang dicetak dengan anggaran tersebut.

Sebelumnya, DPR Juga menjadi sorotan setelah muncul proyek pengadaan gorden, vitrase, dan blind jendela untuk rumah dinas DPR capai Rp 43,5 miliar.

Setelah viral, Ketua BURT DPR, Agung Budi Santoso mengumumkan, jika anggota BURT DPR RI, serta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sepakat untuk membatalkan proyek pengadaan gorden, vitrase, dan blind jendela untuk rumah dinas DPR di Kalibata Jakarta Selatan.

Agung menyebut kesepakatan ini merupakan hasil dari kesimpulan rapat antara BURT DPR dan Setjen DPR.

“Usai rapat, BURT DPR RI memutuskan bersama Setjen DPR RI untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden-vitrase rumah jabatan anggota RJA (Rumah Jabatan Anggota) DPR RI Kalibata.”

“Hal itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dengan Setjen DPR RI,” kata Agung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 17 Mei 2022.

Senada dengan Agung, Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi juga mengungkapkan proyek gorden untuk rumah dinas DPR di Kalibata ini resmi dibatalkan.