Gelar Unjuk Rasa, Ketua PHRI Sulsel Ancam Tunda Bayar Pajak

Terkini.id, Makassar – Pengusaha hotel dan restoran mendesak Pemerintah Kota Makassar mencairkan dana hibah pariwisata melalui unjuk rasa. Bila tak dipenuhi PHRI mengancam menunda bayar pajak.

Kegiatan unjuk rasa berlangsung sejak pukul 09:30 Wita. Secara bergantian, orator berorasi di atas mobil bak terbuka mendesak pencairan dana hibah pariwisata.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan bila Pemerintah Kota Makassar belum melakukan pembayaran dalam waktu dekat, pihaknya mengancam menunda pembayaran pajak terhitung sejak Maret 2021 mendatang.

Baca Juga: Promosi Wisata, Dispar Kota Makassar Gelar MDS di Jogyakarta, Boyong...

“Kami juga akan lakukan class action, buat apa bayar pajak? Selama ini kontribusi kami besar. Tahun 2019 lalu kami menyetor Rp 180 milyar lebih pajak,” kata Anggiat, Rabu, 3 Februari 2020.

Menurutnya, dana hibah pariwisata sangat dibutuhkan lantaran hunian di Makassar sangat sepi di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: PHRI Sulsel Puji Kinerja Andi Sudirman Bangun Infrastruktur Jalan Penunjang...

“hanya 20 sampai 25 persen hunian di hotel saat ini,” ujarnya.

Anggiat mengatakan PHRI mendesak pemerintah kota melakukan langkah cepat untuk mencairkan dana hibah pariwisata.

“Pj Wali Kota bisa lakukan diskresi ke pusat untuk pencairan dana hibah. Banyak orang yang bekerja di situ,” kata dia.

Baca Juga: PHRI Sulsel Puji Kinerja Andi Sudirman Bangun Infrastruktur Jalan Penunjang...

Senada dengan itu, salah satu orator dari pihak hotel yang menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota segera mencairkan dana hibah tersebut.

“Cairkan kodong itu dana hibah, kami sangat butuhkan. Jangan karena persoalan Pilkada kami jadi korban,” kata salah satu orator.

Ketua komisi B DPRD Makassar William mengatakan gagalnya pencairan dana hibah tersebut merupakan catatan merah terhadap Dinas Pariwisata Kota Makassar.

“Ini jadi pembelajaran, tidak perlu saling menyalahkan. Ini jadi catatan merah dispar, semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi,” katanya.

Sementara, Wakil ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile ikut menyayangkan gagalnya pencairan dana tersebut. 

Suhada mengatakan ada persoalan teknis dan administrasi menjadi kendala sehingga dana tersebut tak kunjung cair. Politisi partai PDIP itu berjanji akan memperjuangkan masalah itu hingga tuntas.

“Itu memang dana sudah ada di kas daerah Rp 48,8 milyar. Ada masalah administrasi sehingga belum cair. Kan waktunya juga mepet mau pergantian tahun, Kami janji tetap mengawal dana hibah ini,” jelasnya.

Bagikan