PHRI Sulsel mengadukan kebijakan pemerintah pusat ihwal dana pariwisata 2020 yang mengalami perubahan nomenklatur pada 2021. Selain itu, dana pariwisata 2020 di Kota Makassar
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparetaf) Sandiaga Uno mengatakan bakal memprioritaskan dana hibah pariwisata 2021 untuk Kota Makassar. Hal itu, lantaran pada tahun 2020
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memotong dana hibah pariwisata untuk pengusaha hotel dan restoran di Makassar sebesar 40 miliar. Wali Kota Makassar Mohammad
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto membongkar penyebab dana pariwisata gagal cair di Kota Makassar. Ia mengatakan hal itu terjadi lantaran Pj Wali
Pegawai hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Kota Makassar yang menggelar unjuk rasa di Balai Kota gagal menemui Penjabat Wali Kota
Pemerintah Kota Makassar kembali akan mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan ihwal pencairan dana hibah pariwisata tahun 2021. Plh Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kamelia
Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan sekitar 50 hotel yang telah merampungkan proses administrasi untuk mendapatkan dana hibah pariwisata. "Kita menggunakan
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin beralasan pencopotan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Rusmayani Madjid lantaran lamban mengeksekusi dana hibah pariwisata. Akibatnya, kata dia,
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menjadikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar Rusmayani Madjid sebagai kambing hitam atas gagalnya pencairan dana hibah pariwisata
Pengusaha hotel dan restoran mendesak Pemerintah Kota Makassar mencairkan dana hibah pariwisata melalui unjuk rasa. Bila tak dipenuhi PHRI mengancam menunda bayar pajak. Kegiatan
Mitra Terkini
