Hak Angket DPRD Sulsel Memenuhi Syarat Tahap Pertama

Syaharuddin Alrif.

Terkini.id — Hak Angket DPRD Sulsel terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman telah memenuhi syarat tahap pertama.

Sebanyak 25 dari 85 anggota dewan dari 7 fraksi menandatangani petisi persetujuan hak angket DPRD Sulsel.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, berdasarkan peraturan DPRD Sulsel nomor : 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, pasal 60 huruf b, hak angket diusulkan oleh paling sedikit 15 orang anggota dewan dan lebih dari satu fraksi.

“Sudah 25 orang anggota yang menandatangani dari 7 fraksi. Artinya sudah memenuhi syarat tahap pertama. Dan sudah diusulkan ke pimpinan,” jelas Syaharuddin Alrif ditemui di ruang kerjanya, Selasa 14 Mei 2019.

Setelah memenuhi syarat tahap pertama, usulan hak angket akan dibahas lebih jauh pada rapat paripurna, namun sampai saat ini DPRD belum mengusulkan jadwal paripurna.

“Apabila usulan ini disetujui paling sedikit ¾ atau 64 anggota dewan. Pimpinan akan mengajukan permintaan keterangan kepada gubernur paling lambat 7 hari kerja,” ujar Sekretaris DPW NasDem Sulsel ini.

Sahar sapaan akrab Syahruddin Alrif menambahkan, pasal 65, dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan meminta menunjukkan surat dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

“Pejabat pemerintah daerah yang tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali berturut-turut, dapat dilakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan bantuan kepolisian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem mengatakan, wacana hak angket muncul, karena mayoritas anggota dewan menyoroti dua persoalan serius yang terjadi di lingkup Pemprov Sulsel.

“Persoalan pertama realisasi anggaran dan yang kedua terkait dengan SK mutasi yang dibekukan oleh Kemendagri,” kata Roem ditemui di ruang kerjanya.

Namun yang paling disoroti dewan adalah mutasi pelantikan 193 pejabat Eselon III dan Eselon IV, yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, baru-baru ini.

Menurut Roem, persoalan tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap posisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga berdampak pada pelayanan mandek.

“Tapi saya minta agar anggota memikirkan lagi, apakah akan melakukan hak angket atau tidak. Yang pasti kita semua berharap tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini