Jokowi Minta Warga Aktif Beri Kritik, JK: Bagaimana Caranya Agar Tidak Dipanggil Polisi?

Terkini.id, Jakarta – Presiden Jokowi baru-baru ini menyampaikan pidatonya yang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengkritik dan memberi masukan kepada kinerja pemerintah.

Penuturan dari Presiden Republik Indonesia ini sontak membuat banyak masyarakat berkomentar kurang baik alih-alih mendukung.

Pasalnya, tidak sedikit orang yang berakhir di penjara atau paling tidak dipanggil polisi setelah mengkritik pemerintah.

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh PKS, Jusuf Kalla menanggapi soal hal ini dan membahas juga demokrasi.

Melalui Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang dilaksanakan Jum’at 12 Februari, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 ini mengatakan “Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” kata Jusuf Kalla yang dikutip melalui kanal YouTube resmi milik PKS.

Ia juga menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia sulit diterapkan karena mahal menurutnya.

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” katanya dalam pertemuan yang dilaksanakan secara daring itu.

Adapun yang ia berikan kepada PKS sebagai catatan bahwa sudah sepatutnya ada demokrasi dalam elemen apapun agar terjaga keseimbangan agar dapat menjalakan pemerintahan yang adil.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” ucap Jusuf Kalla.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.