Masuk

Ketua DPRD Sulsel Angkat Bicara Terkait Rumah Pribadinya Digeledah Oleh KPK

Komentar

Terkini.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah rumah pribadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ina Kartika Sari, di Jalan Pelita Raya Kota Makassar, Rabu 2 November 2022.

penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020 dengan tersangka Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara, mantan Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Andy Sony (AS) dan kawan-kawan.

“Penggeledahan ini masih terkait tindak pidana korupsi dengan tersangka inisial AS dkk,” ungkap Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui sambungan telepon.

Baca Juga: Ruang Kerja Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Digeledah KPK, Ada Apa?

Hanya saja, pihak KPK belum membeberkan hasil penggeledahan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengakui bahwa rumah pribadinya digeledah oleh sejumlah penyidik KPK. Bahkan ia tidak keberatan dengan pengeledahan tersebut. 

“Memang benar pagi tadi telah dilakukan penggeledahan oleh KPK di rumah pribadi saya. Kita menghargai dan mengikuti bagaimana mekanismenya, karena itu adalah bagian dari prosedur yang telah ditentukan KPK,” ungkap Andi Ina yang juga merupakan politisi Partai Golkar Sulsel.

Baca Juga: KPK Ungkap Keberadaan Harun Masiku Tersangka Suap Mantan Komisioner KPU

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dua pimpinan tersebut yaitu, Andi Ina Kartika Sari (Ketua DPRD Sulsel) dan Ni’matullah Erbe (Wakil Ketua DPRD Sulsel). di Gedung KPK Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2022.

Mereka dipanggil untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi, kasus dugaan korupsi pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel pada tahun anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), yang menjerat Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.

Sebelumnya, saksi Ina tidak memenuhi panggilan pada hari Kamis (13/10) sehingga penjadwalan ulang pemanggilannya pada hari Jumat ini.

Baca Juga: Ketua KPK Nyatakan Bambang Kayun Diduga Terima Suap Rp 50 Milliar

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai pemberi suap, yaitu ER.

Sementara itu, selaku penerima suap ialah Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara sekaligus mantan Kepala Subauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel Andy Sonny (AS) dan Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM) selaku pemeriksa pada BPK Perwakilan Sulsel.

Berikutnya Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW) selaku mantan pemeriksa pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel/Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel dan Gilang Gumilar (GG) selaku pemeriksa pada perwakilan BPK Provinsi Sulsel/staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.

Dalam konstruksi perkara, pada tahun 2020, BPK Perwakilan Sulsel memiliki salah satu agenda pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel TA 2020. Salah satu entitas yang menjadi objek pemeriksaan adalah Dinas PUTR Pemprov Sulsel

Selanjutnya, BPK Perwakilan Sulsel membentuk tim pemeriksa, yang salah satunya beranggotakan YBHM dengan tugas memeriksa laporan keuangan Pemprov Sulsel tersebut.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan, ER aktif berkoordinasi dengan GG yang dianggap berpengalaman dalam mengondisikan temuan jenis pemeriksaan, termasuk teknis penyerahan uang untuk tim pemeriksa.

GG lantas menyampaikan keinginan ER tersebut pada YBHM dan selanjutnya YBHM diduga bersedia memenuhi keinginan ER dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dengan istilah “dana partisipasi”.

Untuk memenuhi permintaan YBHM, KPK menduga ER sempat meminta saran kepada WIW dan GG terkait dengan sumber uang dan masukan dari WIW dan GG, yaitu dapat dimintakan dari para kontraktor yang menjadi pemenang proyek pada tahun anggaran 2020.

Besaran “dana partisipasi” yang dimintakan itu diduga 1 persen dari nilai proyek. Dari keseluruhan “dana partisipasi” yang terkumpul, nantinya ER akan mendapatkan 10 persen.

Uang yang diduga diterima secara bertahap oleh YBHM, WIW, dan GG sekitar Rp2,8 miliar, sementara AS turut diduga mendapatkan bagian Rp100 juta untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi kepala BPK perwakilan. ER juga mendapatkan jatah sekitar Rp324 juta.

KPK juga masih mendalami terkait dengan dugaan aliran uang dalam pengurusan laporan keuangan Pemprov Sulsel tersebut.