Mitra Terkini
Terkini, Kendari – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) itu berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu 27 Agustus 2025.
Rakornas digelar pada 26–28 Agustus 2025 dengan mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” serta tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka langsung kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Tito menegaskan pentingnya harmonisasi produk hukum daerah demi mendukung pelaksanaan Asta Cita, terutama dalam mendorong investasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.
- Presiden FSPPB Pertamina Arie Gumilar Raih Penghargaan The Best Leader on Strategic-Sector Union Movement
- Pertamina Patra Niaga Sulawesi Pastikan Stok BBM di Sulsel Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
- Frederik Kalalembang Tegaskan Pesan AHY: Bukan Bicara 2029, tapi Menjawab Amanah Rakyat 2024
- Usai Penyitaan Rumah Mewah dan Dokumen Tanah Terkait Dugaan Pungli Perizinan Gowa, Pengacara HT dan Ombas Laporkan Penyidik
- BBM dan LPG 3 Kg Bermasalah, Ketua DPRD Sulsel Bawa Sejumlah Anggota Datangi Pertamina
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengapresiasi pelaksanaan rakornas yang menurutnya memberikan banyak masukan berharga bagi pemerintah daerah.
“Rakornas ini banyak memberikan masukan terkait bagaimana membuat aturan perda yang bisa membantu daerah dalam hal kemandirian fiskal, kemudahan investasi, dan penguatan UMKM melalui regulasi yang tepat,” ujarnya.
Senada, Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Saharuddin, menekankan bahwa forum tersebut memperlihatkan pentingnya sinkronisasi produk hukum daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Produk hukum harus menjadi penghubung kepastian hukum, bukan sekadar menambah jumlah perda yang tidak produktif,” jelas politisi PPP itu.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan.
Kehadiran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam forum tersebut menjadi bukti peran strategis dunia usaha dalam memperkuat investasi.
“Produk hukum daerah harus relevan dengan kondisi saat ini, benar-benar produktif, dan bermanfaat bagi pembangunan,” tegasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.