Selle KS Dalle Harap Plt Gubernur Fokus Normalkan Struktur Pemerintahan

Terkini.id – Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS. Dalle meminta Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman fokus menormalkan keuangan dan struktur gpemerintahan provinsi (Pemprov) Sulsel.

Ia menilai selama 10 bulan Andi Sudirman Sulaiman menjabat sebagai Plt Gubernur, dia belum bisa mengedalikan pemerintah secara normal, terutama dua hal tersebut.

“Struktur pemerintahan masih banyak sekali Plt di jajaran eselon II termasuk eselon dibawah yang posisinya sangat strategis misalnya, Sekdis kemudian kabid-kabid program dan yang lainnya termasuk kepala sekolah SMU/SMK,” kata Selle kepada Wartawan di ruang kerjanya di Komisi A DPRD Sulsel, Kamis 18 November 2021.

Baca Juga: Kapal Yang Ditumpangi Anggota DPRD Sulsel Ini Mati Mesin di...

Padahal mestinya, kata dia, ini menjadi prioritas ketika Andi Sudirman Sulaiman menghadap khusus ke Mendagri untuk meminta menormalkan struktur pemerintahan karena ada target target RJPMD yang harus penuhi

Sementara soal kondisi keuangan daerah, Selle menganggap Andi Sudirman Sulaiman tak bisa menormalkan sampai sekarang. Sebab ada kemungkinan akan ada hutang di tahun 2022 mendatang. 

Baca Juga: 109 Muhammadiyah, Plt Gubernur Sulsel Ajak Berperan Raih Potensi Pemulihan...

“Bayangkan itu suratnya pak sekda belum berkahir 2021 ini pak sekda bisa memperkirakan bisa jadi ada lagi utang luncuran dari 2021 ke 2022 bagaiaman catatamnya, dari 2020 ke 2021 sudah pontang-panting kita menyelesaikan ini. Belum berakhir 2021 biasa jadi ada lagi utang luncuran,” ucapnya. 

Politisi partai Demokrat Sulsel ini meminta Plt Gubernur untuk menuntaskan dua persoalan penting itu, sebab kalau struktur pemerintahan normal maka program apa pun akan dilakukan dengan cepat.

“Begitu pun kalau ada program bagus kalau kondisi keuangan nda sehat, nda bagus bagaimana caranya?,” ucap Selle. 

Baca Juga: 109 Muhammadiyah, Plt Gubernur Sulsel Ajak Berperan Raih Potensi Pemulihan...

Selle menambahkan jika memasuki pembahasan APBD pokok 2022 masih diisi oleh pejabat Plt maka akan terjadi miss komunikasi, jika terjadi pergantian dengan pejabat definitif nantinya 

“Pembahasan APBD pokok misalnya 2022 masuk pembahasan terisi defitnitif, lain yang membahas, lain yang melaksanakan. Tentu dia nda paham roh nya, itu sangat bisa menggangu,” pungkas Selle.

Bagikan