Makassar Terkini
Masuk

Ketua Komisi III DPR Jawab Sindiran Mahfud MD: Menko Polhukam Posisinya Tukang Komentar

Terkini.id, Jakarta – Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul selaku Ketua Komisi III DPR menjawab sindiran Mahfud MD yang sempat bertanya mengapa anggota DPR tidak bersuara terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Bambang Pacul mengatakan selama ini DPR bersikap diam karena sadar tidak memiliki kewenangan untuk berkomentar tentang kasus Brigadir J.

Ia lantas menyindir balik Mahfud MD dengan menyebut mengapa Menko Polhukam bertingkah seperti komentator.

“Kalau Menko Polhukam ngomong bahwa itu DPR kok tidak ribut justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?” ujar Bambang Pacul, dikutip dari detikcom, Rabu 10 Agustus 2022.

Lebih lanjut lagi, Bambang Pacul menyoroti sikap Mahfud MD yang mengumumkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J lebih dahulu dibanding lembaga yang berwenang yaitu Polri.

“Tersangka belum diumumkan dia udah ngumumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam. Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III DPR, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator, lo, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator,” kata Bambang Pacul.

Pimpinan komisi dibidang hukum ini menyatakan akan segera memanggil tiga lembaga yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J ke Gedung DPR untuk dimintai keterangannya terkait proses hukum yang sedang berjalan.

“Kan saya bilang, bahwa ini rakyat perlu tahu. Maka nanti Pak Kapolri pasti kita undang ke Komisi III DPR untuk menjelaskan ini semua,” tutur Bambang Pacul.

Komisi III DPR juga sudah memiliki jadwal mengenai pemanggilan Polri, Komnas HAM dan LPSK yang akan dilakukan setelah masa reses.

Selain kasus Brigadir J, hal lainnya yang akan dibahas adalah pembahasan RKUHP dan anggaran.

“Ini di grup (pimpinan Komisi III DPR) sudah WA-WA-an apa yang akan dirapatkan komisi. Di rapat komisi itu kan kita punya 3 hak, hak pengawasan, budget dan legislasi. Hak legislasi, ada RKUHP yang diminta lebih terbuka, karena dianggap penting RKUHP ini. Kemudian ada lagi yang penting lagi, kasus-kasus besar di kejaksaan, dan di kepolisian yang ini, kasus tembak menembak ini. Ini masuk agenda rapat,” imbuh Bambang Pacul.

“Ketiga, itu anggaran. Pasca nota presiden, itu pasti dipacu untuk menyelesaikan anggaran. Tapi 3 tetap dimasukan, sudah disepakati ini. Tinggal penjadwalannya saja nanti,” sambung Bambang Pacul.

Sebagai informasi, Menko Polhukam Mahfud MD sempat heran dengan sikap DPR yang bisu soal kasus pembunuhan Brigadir J.

“Misalkan saya katakan, psikopolitisnya, semua masyarakat heran, kenapa sih ini DPR kok diam? Ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa… paling ramai manggil-manggil. Ini nggak ada, tuh,” papar Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga membahas istilah ‘Mabes Dalam Mabes’. Mabes merupakan kepanjangan dari Markas Besar.

“Ini bagian psikopolitis, adanya mabes di dalam mabes, itu yang punya aliansi sendiri-sendiri,” pungkas Mahfud MD.

Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan tanggapan Mahfud MD soal ucapan Bambang Pacul yang menyebutnya tukang komentar.