Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali angkat bicara ihwal penolakan Kementerian Hukum dan HAM terhadap dokumen Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko di Deli Serdang.
Kubu KLB tak mampu melengkapi berkas pendaftaran yang dibutuhkan sesuai Undang-undang Partai Politik dan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.
ARA, sapaannya, mengatakan hasil ini sudah sesuai dengan pernyataan Ketua Dewn Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah tidak mencampuri ketetapan yang sudah ada sebelumnya.
Menurutnya, penolakan tersebut memiliki hikmah tersendiri. Sebab, para kader Demokrat yang membelot dapat diketahui.
Ia memastikan akan ada evaluasi terhadap kader yang membangkang.
“Pasti akan ada evaluasi. Tetapi dilihat dari kadarnya. Kan ada yang tiba-tiba ke sana. Tetapi ada juga yang memang berafiliasi,” kata ARA, Kamis, 1 April 2021.
ARA mengatakan tidak ada dasar hukum untuk kubu Moeldoko. Sehingga, kata dia, sudah menjadi keputusan bahwa pentolaknya kubu Moeldoko adalah sebuah kebenaran.
Dengan begitu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap akan memimpin partai berlambang mercy itu.
“Kebenaran walaupun terlambat tetapi tetap hadir,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.