Makassar Terkini
Masuk

Minta Penolak JHT Jangan sok Pintar, Politisi PDIP: Baik-Baik Saja Duduk di Boncengan

Terkini.id, JakartaPolitisi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Ruhut Sitompul meminta pihak-pihak yang tak setuju dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk jangan sok pintar.

Ia meminta para penolak JHT ini untuk duduk saja di “boncengan” dengan tenang sebab Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mau menyesatkan rakyat Indonesia.

“Pemerintahan Bpk Joko Widodo Presiden RI tidak pernah mau menyesatkan Rakyat Indonesia️ tercinta,” kata Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 19 Februari 2022.

“Tolong yang tidak setuju JHT baik-baik saja duduk diboncengan, nggak usah sok pintar. Sudah benar itu KSP Jenderal TNI AD Purn Mas Moeldoko,” sambungnya.

Dalam cuitannya, Ruhut Sitompul membagikan berita pernyataan Kepala Kantot Staf Presiden (KSP), Moeldoko bahwa JHT adalah bukti perhatian Pemerintah ke pekerja pascaproduktif.

Dilansir dari TV One News, Moeldoko meminta masyarakat melihat semangat dari ketentuan di Permenaker Nomor 2/2022 tersebut yang ingin mengembalikan fungsi utama program JHT sebagai jaminan bagi masyarakat di usia pascaproduktif.

“Permenaker ini muncul untuk menghindari tumpang tindih antara JHT dengan JKP (jaminan kehilangan pekerjaan),” jelasnya.

Moeldoko juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelangsungan program JHT setelah terbitnya Permenaker Nomor 2/2022. 

Pasalnya, menurutnya, saat ini kondisi keuangan dan keterjaminan manfaat dari JHT cukup kuat.

Bahkan, mantan Panglima TNI ini mengklaim jumlah nominal aset bersih yang tersedia untuk manfaat JHT selalu meningkat setiap tahunnya.

Katanya, hasil investasi dana JHT pada 2020 mencapai Rp22,96 triliun atau naik 8,2 persen dari 2019 yang sebesar Rp21,21 triliun. 

Lalu, berdasarkan laporan pengelolaan JHT program 2022, kenaikan tersebut seiring dengan peningkatan dana investasi dari Rp312,56 triliun menjadi Rp340,75 triliun.

Bahkan secara porsi, kata Moeldoko, dana investasi JHT mencapai 70 persen dari total keseluruhan dana yang diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan.

Moledoko pun menyayangkan polemik yang muncul di publik karena ketidaksetujuan soal manfaat JHT yang bisa dicairkan sepenuhnya ketika pekerja berusia 56 tahun.

“Sebagian masyarakat mengharapkan fleksibilitas pencairan (JHT), namun tidak kurang yang melihat alasan pentingnya JHT cair di usia pekerja saat tidak lagi produktif,” katanya.

Moeldoko menjelaskan bahwa jika masyarakat khawatir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum memasuki usia pencairan JHT, pemerintah sudah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ia pun memastikan besarnya komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja yang mengalami PHK, yakni adanya ketentuan terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, hingga uang penggantian hak, dan program JKP.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang memicu polemik di masyarakat. 

Permenaker tersebut mengubah cara pencairan JHT, yakni klaim JHT baru dapat dilakukan 100 persen saat pekerja pada usia masa pensiun, yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).