Money Politik, Diantara Larangan dan “Kebutuhan” Warga

Staf Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar, Asrul Sani

ISTILAH money politik bagi kalangan pro demokrasi menjadi hal yang mesti dihindari guna mewujudkan tatanan demokrasi yang substansial.

Hanya saja menyiapkan prasyarat material demokrasi memang menjadi sulit disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya.

Salah satunya ketersediaan kerangka pikir kritis masyarakat sebagai pemegang mandat kedaulatan yang belum terbentuk karena tidak ditopang dengan kemapanan ekonomi, serta pendidikan politik bagi warga tidak terlaksana dengan baik.

Kesejahteraan hanya menjadi jualan politik dan bukan merupakan benda nyata dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Di tengah pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada segala sektor kehidupan masyarakat, hal yang paling terasa adalah terganggunya aktifitas perekonomian, dimana bukan hanya mengganngu neraca keuangan negara dan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat yang menurun.

Menarik untuk Anda:

Hadirnya moment politik formal (Baca ; Pilkada) di tengah pandemi covid-19 yang belum juga melandai menjadi ajang bagi banyak orang untuk mengukur kualitas responsibilitas sosial-kemasyarakatannya.

Menyadari bahwa pandemi punya dampak terhadap perekonomian warga, dan di saat bersamaan, kebutuhan akan biaya pendidikan anak, kebutuhan keluarga yang berdimensi jangka pendek menjadi hal primer yang mesti dipenuhi.

Makanya menjadi dambaan bagi sebagian warga akan hadirnya sosok pribadi dermawan yang bisa memberi dan atau membagi rejeki buat menutupi kebutuhan hidupnya dalam dimensi jangka pendek.

Perilaku warga sebagai penerima dan sosok dermawan sebagai pemberi tidak serta merta mesti dijustifikasi dalam persepsi publik sebagai sosok dan atau oknum yang merusak tatanan kehidupan demokrasi.

Sebab memenuhi kebutuhan perekonomian jangka pendek warga adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar dan memenuhi kebutuhan warga merupakan tindakan yang memiliki dimensi kesalehan sosial.

Jika berdasar pada logika kausalitas, money politik menjamur seperti berlakunya hukum Supply and Demand di konteks pasar, disebabkan karena kesejahteraan yang merupakan janji pemimpin tidak dilaksanakan dengan baik.

Olehnya itu, “kesejahteraan sesaat” hanya didapatkan warga pada moment politik formal.

Makanya, cara untuk menolak money politik adalah segera wujudkan kesejahteraan warga yang berkeadilan sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh pemimpin yang sedang diberi amanah saat ini.

Catatan kaki di pagi hari yang sepi

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Serangan Nine Eleven yang Menggoncang Dunia – 6

Pusing Motif Penyerangan Syekh Ali Jaber

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar