Makassar Terkini
Masuk

Muhammadiyah Kritik Kementerian Agama yang Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyyah

Terkini.id, Jakarta – Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah memberikan pendapatnya terkait keputusan Kementerian Agama (Kemenag) yang mencabut izin operasi Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.

Muhammadiyah menyayangkan keputusan Kementerian Agama yang terburu-buru dalam mencabut izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah.

“Pesantren itu kan ada pengawasnya. Pengawasnya itu kan Kemenag. Sehingga, Kemenag ini tidak tergopoh gopoh ketika ada pelanggaran, terus mencabut izin,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan, dikutip dari cnnindonesia.com, Minggu 10 Juni 2022.

Abdul Mu’ti juga menilai bahwa kasus Pondok Pesantren Shiddiqiyyah ini menandakan kurangnya pengawasan Kementerian Agama terhadap pesantren di Indonesia.

Abdul Mu’ti berharap kasus dugaan pencabulan seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah ini tidak akan terulang kembali.

“Dalam kasus sebelumnya yang di Bandung itu, dan di Banyuwangi dan mungkin tempat lain yang kita tidak tahu, yang mudah mudah-mudahan tidak terjadi di masa depan,” tutur Abdul Mu’ti.

Selain itu, Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa Kementerian Agama harus membenahi pengawasan institusi dan kurikulum pesantren.

Menurut Abdul Mu’ti mencabut izin aktivitas pesantren ketika terjadi sebuah kasus tidaklah cukup.

“Institusi itu dipastikan tidak melanggar aturan yang ada. Kurikular juga memastikan tidak ada pelajaran yang bertentangan dengan peraturan. Ini yang menurut saya penting,” ucap Abdul Mu’ti.

“Okelah Kemenag membekukan atau mencabut izin lembaga pendidikan yang melanggar itu. Tetapi, bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah agar hak seperti ini tidak terjadi?” tambah Abdul Mu’ti.

Sebagai informasi, Kementerian Agama melalui Waryono selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengumumkan bahwa izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah resmi dibekukan.

Alasan Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah ini karena lembaga pendidikan tersebut telah melakukan pelanggaran berat.

“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” imbuh Waryono.

Selanjutnya, Kementerian Agama akan mendukung pihak kepolisian untuk menangani kasus pencabulan santriwati ini secara tuntas.

“Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” pungkas Waryono.