Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengomentari pernyataan Pengurus PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas yang menyebut KPK tamat di tangan Presiden Jokowi.
Ali Ngabalin lewat cuitannya di Twitter, Kamis 13 Mei 2021, menyebut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM itu otak sungsang.
Menurutnya, pernyataan Busyro Muqqodas tersebut merugikan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat.
Bahkan, Ngabalin menilai Busyro telah mencemarkan nama baik PP Muhammadiyah di mata publik terkait pernyataannya soal KPK tersebut.
“Otak-otak sungsang yang gini merugikan persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah & pendidikan ummat yang kuat & berwibawa tercemar oleh manusia prejudice seperti ini,” ujar Ali Ngabalin.
- KH Achmad Zen Sebut Pancasila Hasil Pengkhianatan Soekarno, Ngabalin Murka: Jangan Diam Teman-Teman
- Ngabalin Jadi Trending Topic Usai Sindir Darurat Kebohongan Habib Rizieq
- Video Ngabalin Sebut Rokok Milik Bechi "Enak", Ruhut Sitompul: Merokok Itu Tidak Sehat
- Ruhut Unggah Video Ngabalin Coba Rokok Bechi Pelaku Pencabulan Santri, Rasanya Enak Kata Ngabalin
- Kembali Panas, Ngabalin tampar Refly Harun dengan Pertanyakan Kepakarannya: Terlalu Kau Isi Kepala Hatimu Penuh Fitnah dan Kebencian
Ia pun menilai, Busyro Muqqodas lebih cocok di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau masuk partai politik dibanding menjadi pimpinan PP Muhammadiyah.
“Cocoknya mas busro di LSM anti korupsi atau masuk parpol sekalian. rasanya anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah,” ungkap Ngabalin.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut riwayat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tamat di tangan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Mengutip Cnnindonesia.com, pernyataan tersebut disampaikan Busyro menyikapi penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan.
Menurut pimpinan PP Muhammadiyah ini, KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim Surat Presiden ke DPR RI untuk merevisi UU KPK. Setelah itu, sejumlah peristiwa memperlemah KPK secara perlahan.
“Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.