Negara Tak Sanggup Bayar Gaji Guru Honorer, Benarkah Terindikasi Bangkrut?
Komentar

Negara Tak Sanggup Bayar Gaji Guru Honorer, Benarkah Terindikasi Bangkrut?

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Tenaga honorer di Indonesia nasibnya masih memprihatinkan, pasalnya gaji perbulan yang tidak seberapa sering kali terlambat dibayar.

Menunggaknya pembayaran gaji honorer ini membuat aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Ida Nurhaidah mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran ini bisa jadi indikasi kebangkrutan negara, hal ini disampaikan karena gaji honores sebesar Rp 500 per bulan, negara harus menunggak.

Ida Nurhaidah mempertanyakan gaji honorer yang tak cukup menghidupi dirinya sendiri apalagi keluarga, namun pemerintah tidak memikirkan nasibnya dengan menunggak pembayarannya.

“Kita lihat sendiri, menjelang Idul Fitri pun yang Namanya guru honorer itu enam bulan lebih belum dibayar, padahal satu bulan itu gajinya, honornya hanya 500 ribu rupiah. Kita pakai logika sehat saja 500 ribu rupiah per bulan itu dipakai untuk apa sih?”, kata Ida Nurhaidah dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun @DaengWahidin2, dilihat pada Sabtu, 30 April 2022.

Negara Tak Sanggup Bayar Gaji Guru Honorer, Benarkah Terindikasi Bangkrut?

Ida mengatakan 500 ribu rupiah itu untuk dipakai sendiri saja tidak cukup, sementara pemerintah tidak memperhatikan nasib para guru honerer dengan menunggak pembayaran gajinya.

DPRD Kota Makassar 2023
Baca Juga

“Untuk hidup sendiri aja kayaknya kurang, apalagi untuk keluarga. Nah enam bulan tidak dibayar, mereka hidup pakai apa? Itu logika sehat ya, pemerintah berpikir nggak ke arah situ? Ini indikasi apa kalau bukan bangkrut. Negara sudah bangkrut dan ini sudah melewati batas normal kemanusiaan”, ujar Ida.

Aktivis ARM itu kemudian mengatakan bahwa dari pandangannya semua sisi elemen Legislatif, Yudikatif, eksekutif itu sudah mati suri dan tidak berfungsi.

“Bukan itu saja, sekarang gini kita melihat semua sisi elemen itu sudah mati, mati suri habis semua kalau dibilang saya berulang kali oligarki betul ologarki. Legislatif, Yudikatif, Eksekutif itu sudah tidak berfungsi  nah sekarang semua manusianya mana nih? Mereka hanya cuap-cuap di media sosial yang katanya pejuang, oh no! sekarang bukan lagi waktunya di media sosial”, ujar Ida.

Ida mengatakab bahwa ini saatnya rakyat Indonesia Bersatu untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara dengan melawan kedzoliman yang ada di negara Indonesia.

“Ini saatnya kita bangkit ini saatnya kita Bersatu ini saatnya media sosial dijadikan hanya iklan tapi aksinya ada di dunia nyata turunlah. Ini bukan tentang kit aini bukan tentang golongan tapi tentang anak-anak kita tentang kehidupan anak-anak kita”, kata Ida.

lembaga tertinggi itu ada di MPR yang terbagi dua menjadi DPR RI dan DPD RI, namun Ida mengatakan bahwa DPR saat ini sama sekali tidak bisa dipercaya.

“Setau saya lembaga tertinggi negara itu ada di MPR. MPR itu ada dua DPD dan DPR. DPR sekarang sudah tidak bisa kita pegang karena memang dia sudah cacat, cacat nalar, cacat logika, sudah tidak berfungsi sama sekali”, tandasnya.