Masuk

Seleksi Laskar Pelangi Langgar Prokes, Dewan Salahkan OPD Terkait dan BKPSDMD

Komentar

Terkini.id, Makassar – Seleksi tenaga honorer menjadi Laskar Pelayanan Publik Berintegritas (Laskar Pelangi) yang digelar di Dinas Pendidikan Kota Makassar terlihat melanggar protokol kesehatan, yakni tak berjaga jarak. 

Hal ini terlihat dari para peserta yang berjumlah 308 orang di satu ruangan tidak menjaga jarak.

Apalagi suhu ruangan di aula tersebut sangat panas, peserta terlihat kepanasan saat mengisi soal ujian.

Baca Juga: Pemkot Makassar Tak Berdaya Tertibkan Parkir Liar, Dewan Minta Usut Ormas di Belakangnya

Sebanyak 12 ribu honorer Pemerintah Kota Makassar yang ikut seleksi ini melakukan tes di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, ada juga pendaftar baru yang akan direkrut, jumlahnya sekira 3 ribu lebih.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi mengatakan pemerintah kota seharusnya melakukan antisipasi sehari sebelum seleksi berlangsung.

Kendati, kata Kasrudi, seleksi ingin disatukan di Gedung Stadion Barombong, namun untuk mengantisipasi kerumunan maka dipindah ke SKPD masing-masing.

Baca Juga: Awal Februari, Pemkot Makassar Bakal Gelar Festival Jappa Jokka Cap Go Meh

“Harusnya, itu sudah di antisipasi juga karena setiap SKPD pasti ada ratusan tenaga kontraknya, ini yg perlu disalahkan SKPD-nya,” ujar Kasrudi.

“Ini yang perlu diinformasikan sebelumnya, harusnya itu SKPD apalagi kecamatan pasti diatas 200, di atas 100 tenaga kerjanya, harusnya dihimbau juga oleh BPKD selaku pelaksana, agar tetap mematuhi protokol kesehatan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan, jika BPKD juga harus bertanggungjawab selaku pelaksana, apalagi saat ini masih di tengah pandemi Covid-19. Terlebih ada ancaman varian baru Covid-19.

“Tapi SKPD yang ditempati untuk tes harusnya juga paham dengan kondisi sekarang ini, karena masih pandemi Covid-19. Covid-19 itu masih ada, ada varian baru lagi, maka dari itu harusnya saling memahami,” terangnya.

Baca Juga: Pemkot Makassar Tuai Apresiasi dari Mendagri, Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi

Di sisi lain, Kasrudi mengatakan evaluasi tenaga kontrak harus diselesaikan bulan Desember ini. Namun, harusnya pihak panitia mencegah terjadinya kerumunan dengan membagi peserta menjadi beberapa gelombang.

“Misal gelombang pertama jam 9, gelombang ketiga jam 11, harusnya BPkD menghimbau sebelum dilaksanakan ini, karena pasti akan jadi penumpukan kalau begitu,” tutupnya.

Terpisah, Kepala BKPSDMD Kota Makassar Siswanta Attas mengatakan tes mulai berlangsung pada pukul 09:00 Wita dan berlangsung serentak di 51 OPD.

“Sampai sesi pertama ada sekitar 3.507 yang sudah mengikuti sampai sesi wawancara. Tadi sudah masuk sesi kedua jam 1. Tapi ada OPD yang cuma 1 sesi karena jumlah kontraknya tidak besar,” ucapnya.

Terkait dengan kerumunan di Dinas Pendidikan, ia mengatakan sebelumnya pihak Disdik meminta 3 sesi. Satu gelombang 300 orang. Tenaga honorer yang paling di OPD yakni Dinas Pendidikan dengan total sekitar 2 ribuan peserta.

“Ternyata itu melebihi lokasi yang dia tempatkan. Makanya saya baru bicara dengan kadisnya, 200 yang ada di Diknas, 100 dioper ke tenaga kerja. Jadi tetap 300 satu sesi,” ungkapnya.