Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan, sang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), buka suara menanggapi isu penundaan Pemilu alias pemilihan umum.
Seperti diketahui, belakangan memang santer beredar rumor bahwasanya Pemilu 2024 akan ditunda lantaran Presiden Joko Widodo alias Jokowi kemungkinan memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.
Hal itu tentu saja menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat serta tokoh-tokoh publik.
Kepada wartawan, Luhut pun mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya ketika ditanya soal alasan penundaan pemilu.
Selain itu, ia juga menyinggung istilah ‘kadrun’, di mana Luhut mengaku telah lelah dengan hal tersebut.
- Pemerintah Sudah Larang Ekspor Bauksit, Sebentar Lagi Tembaga dan Timah
- Pelaku Ekspor Ilegal Nikel 5 Juta Ton Akhirnya Diungkap Luhut Panjaitan, Bukan dari Sulawesi
- Suasana Ruang Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Mendadak Riuh
- Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan Soal OTT KPK Tuai Berbagai Tanggapan
- Luhut Binsar Pandjaitan Angkat Bicara Soal Pencabutan PPKM
“Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?”Tanya Luhut kepada wartawan di Jakarta, dikutip terkini.id via Voi pada Kamis, 17 Maret 2022.
Luhut menjelaskan, ia kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat sebenarnya alasan pemilu harus dilakukan pada 2024 mendatang. Sebab, klaimnya, masyarakat merasa saat ini kondisi sedang baik-baik saja.
“Banyak rakyat tuh nanya, yang saya tangkap nih, ya. Boleh bener, boleh enggak benar, sekarang kita tenang-tenang kok.”
Tak hanya itu, banyak juga masyarakat yang menilai mengapa harus mengeluarkan anggaran begitu besar untuk melaksanakan Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden. Apalagi, saat ini semua pihak masih sibuk untuk memulihkan ekonomi.
“Kedua, kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang? Mbok, nanti. Kita masih sibuk dengan COVID, keadaannya masih begini, dan seterusnya. Itu pertanyaan,” ungkap Luhut menirukan narasi dari masyarakat yang didengarnya.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek dengan istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya itulah. Kita mau damai, itu saja sebenarnya.”
Luhut mengatakan segala masukan dari masyarakat itu tentu didengar. Namun, proses akhirnya tetap ditentukan oleh para anggota parlemen.
“Itu kan berproses. Kalau nanti proses jalan sampai ke DPR bagus. Kalau DPR enggak setuju, ya berhenti,” tegasnya.
“Kalau sampai DPR, MPR enggak setuju, berhenti. Itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?”
Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Luhut juga membantah dirinya pernah bertemu dengan sejumlah ketua umum atau pejabat partai politik untuk membahas penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan. Ia mengaku tak pernah melakukannya.
“Enggak ada (pertemuan atau memanggil petinggi partai politik).”
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.