Ombudsman Kunjungi Balai Kota Makassar, Sekda: Perlu Sosialisasi ke Tiap SKPD

Ombudsman
Sekertaris Daerah Kota Makassar M. Ansar menerima kunjungan kerja Ombudsman Kota Makassar

Terkini.id, Makassar – Sekertaris Daerah Kota Makassar M. Ansar menerima kunjungan kerja Ombudsman Kota Makassar di Balai Kota Makassar. Kunjungan tersebut, kata dia, terkait laporan terkini Ombudsman.

“Tadi beberapa hal yang jadi pembicaraan, juga terkait fasilitas yang mereka miliki, seperti kondisi kantornya,” kata Ansar kepada pewarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Dengan hadirnya Ombudsman, Ansar mengatakan internal pemerintah kota sangat berterima kasih. Ia pun menilai perlu sosialisasi kepada seluruh SKPD bahwa ombudsman bukan pemeriksa.

“Masih banyak teman-teman SKPD yang berpendapat bahwa Ombusman sebagai pemeriksa dan menjadi takut,” kata dia.

Justru, kata Ansar, kalau SKPD bersentuhan langsung dan terbuka dengan Ombusman maka mereka akan memberikan masukan.

“Saya sudah merasakan waktu di Dinas PU dulu, saya undang Ombudsman untuk melihat, makanya kalau kita lihat di sana (Dinas PU) banyak fasilitas layanan umum, seperti ruang menyusui untuk bayi,” ungkapnya.

Ia ingin mengubah stigma bahwa Ombudsman bukan pemeriksa yang memberi ketakutan, Namun memberikan data dan informasi kepada SKPD terkait apa yang mesti di perbaiki.

“Bahwa ini yang kurang, ini yang harus diperbaiki,” kata Ansar.

Komisioner Ombudsman Kota Makassar Muhamaad Irwan mengatakan, pada tahun 2020 dirinya akan membuat skema semacam format ISO tentang persoalan mutu, kesehatan, keamanan.

“Kita akan rolling, kita akan bawa materi semacam Bimtek ke tiap-tiap OPD. Hal ini sudah kami masukkan ke dalam Renstra, mungkin bulan 10 sudah bisa disahkan,” tutupnya.

Diketahui, tugas Ombudsman yang sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

Termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara, serta Badan Swasta atau perseorangan.

Hal ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008, Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Berita Terkait
Komentar
Terkini