Opini : Problem Pangan Nasional Impor, Kartel, dan Salah Kelola

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar – Masalah pangan akan selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan, seperti dikejutkannya publik dengan pembuangan Cadangan Beras Pemerintah(CBP) sebanyak 20 ribu ton. Kerugian akibat pembuangan ini kira-kira mencapai Rp.160 Miliar(CnnIndonesia,29/11/2019).

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras tersebut sudah melebihi satu tahun. Data yang dimilikinya, saat ini cadangan beras di gudang Bulog 2,3 juta ton. Sekitar 100 ribu ton diantaranya sudah disimpan diatas empat bulan. Sementara itu, 20 ribu ton lainnya usia penyimpanannya sudah melebihi satu tahun.

Menurut aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian(Permentan) Nomor 38 tahun 2018, tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah(CBP), beras yang usia penyimpanannya sudah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi mengalami penurunan mutu. Karena itulah, beras harus dibuang atau dimusnahkan.(Antara,29/11/2019).

Hal yang patut dipertanyakan, bagaimana mekanisme penyaluran Cadangan Beras Pemerintah(CBP) ini hingga ada beras lama yang tidak terdistribusi ke rakyat? Sungguh ironis, hal ini terjadi ditengah kondisi pemenuhan pangan rakyat yang belum merata karena sebagian rakyat masih sulit mengaksesnya.

Seperti yang terjadi pada warga Suku Anak Dalam(SAD) di Jambi, yang mengalami kesulitan pangan berminggu-minggu yang terpaksa memakan makanan yang tidak selayaknya (Harian Jogja.com,17 Oktober 2019).

Menarik untuk Anda:

Fakta lain, masih adanya 88 daerah kabupaten kota berada pada kondisi rawan pangan karena rendahnya akses terhadap pangan, dan hasil survei
Asia Development Bank(ADB) mengungkapkan bahwa di tahun 2016-2018, 22 juta warga Indonesia masih mengalami kelaparan (detik.News,7/11/2019).

Bulog yang berfungsi sebagai stabilisator harga pangan dan penyimpanan cadangan beras pemerintah belum menunjukkan kinerja yang maksimal untuk tercapainya ketahanan pangan, harga yang stabil, dan sejahteranya petani.

Pada kenyataannya, kehadiran Bulog tidak betul-betul dirasakan oleh rakyat. Fungsinya sebagai stabilisator harga, nyatanya tidak optimal dalam menyerap beras petani pada saat panen berlimpah, sehingga petani seringkali dirugikan karena anjloknya harga. Bulog pun tidak mungkin melakukan operasi pasar karena jumlah beras yang beredar begitu melimpah ruah, wajar jika harga beras ditingkat petani pun menjadi murah.

Sementara itu, internal Bulog juga menghadapi masalah serius akibat tidak sejalannya agenda impor Kementerian Perdagangan dan target Bulog untuk menyerap panen petani sehingga bisa mengurangi impor.

Budi Waseso(Buwas) selaku Dirut Bulog, menyayangkan kebijakan mantan menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito yang melakukan impor beras sebanyak dua juta ton. Budi Waseso menyatakan bahwa gudangnya tengah penuh dengan stok beras yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan Bulog telah menyewa gudang di beberapa daerah demi menampung surplus beras nasional.

Dengan kata lain, impor beras tidak perlu dilakukan. Menurut Buwas, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkoordinasi untuk menyamakan pendapat dan bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.

Realita ini menampakkan minimnya komunikasi dan koordinasi institusi pemerintah pengelola impor beras. Masing-masing terlihat bekerja tanpa visi bersama layaknya sebuah tim yang solid, cara kerja dan rumitnya birokrasi, tidak lagi menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan.

Hal ini adalah implikasi dari masuknya Indonesia sebagai anggota WTO(World Trade Organization) yang harus mengikuti aturan main organisasi dunia tersebut. Hal ini terlihat dengan dicabutnya wewenang Bulog dalam mengatur pangan, baik dalam menjaga stabilitas harga pangan, maupun dalam hal impor dan ekspor.

Bulog tidak boleh memonopoli tata kelola pangan, Bulog harus berkompetisi dengan berbagai pihak termasuk korporasi swasta. Karenanya wajar jika mayoritas stok pangan dikuasai oleh korporasi dan hanya enam persen saja yang dikuasai Bulog.

Persaingan dengan korporasi swasta ini melahirkan kartel-kartel pangan yang mengendalikan harga dan suplai bahan pangan, akibatnya rakyat semakin sulit menjangkau pangan berkualitas karena harganya tinggi. Bulog ataupun pemerintah tidak berdaya menghentikan praktik ini.

Semua ini melengkapi bukti bahwa negara yang menganut sistem kapitalis neoliberal telah menghilangkan peran pemerintah sebagai pengatur urusan rakyat. Pemerintah tak lain hanya regulator bagi kemudahan investasi korporasi.

Penanganan masalah pangan dalam sistem Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis neoliberal. Politik pangan dalam Islam sejalan denganpolitik dalam dan luar negeri. Politik pangan tidaklah dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi ataupun mengejar surplus neraca perdagangan seperti halnya kapitalis neoliberal.

Untuk itu sangat perlu mewujudkan kemandirian politik pangan dengan adanya negara dan pemerintahan yang independen, bebas dari semua tekanan global, termasuk terikat terhadap aturan yang dibuat lembaga Internasional seperti WTO(World Trade Organisation). Hal ini hanya ada dalam sistem pemerintahan Islam yang akan menjaga tidak ada intervensi pihak asing atas kaum muslimin.

Bulog dalam Islam sebagai unit pelaksana teknis fungsi negara yang berfungsi mewujudkan kedaulatan pangan pada setiap individu rakyat, menyimpan cadangan pangan untuk kebutuhan pada kondisi bencana, kebutuhan jihad, ataupun untuk menstabilkan harga di pasar.

Bulog harus dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dijiwai fungsi pelayanan, dan meniadakan aspek komersial. Sebab Bulog adalah perpanjangan tangan pemerintah sebagai pelayan dan pelindung rakyat.

Pangan yang dikelola oleh lembaga negara yang berperan sesuai fungsinya dan pengaturan pangan dijalankan dengan sistem ekonomi Islam, akan mewujudkan ketahanan pangan bagi tiap individu rakyat. Demikian pula kedaulatan pangan.

Wallahu a’lam….

Oleh: Usaema Umar*

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Resep Tajir Sebelum Tua Oleh Budi Hikmat Bahana Pada Seminar PESyar Makassar 2020

Umtiti Dinyatakan Positif Covid-19, Jelang Laga Barcelona FC Vs Bayern Munchen

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar