Makassar Terkini
Masuk

ORI Laporkan KPK Soal Polemik TWK Pegawai KPK, Warganet: Benarkan Mereka Dipecat Karena Memiliki Nilai dan Ideologi Berbeda?

Terkini.id, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) baru-baru ini melaporkan KPK kepada presiden Jokowi dan DPR RI lantaran tak mematuhi rekomendasi pihaknya terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Republika menerima salinan surat tersebut pada Minggu, 3 April 2022. Namun, surat tersebut tercantum dibuat pada 29 Maret 2022. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Ombudsman Mokhammad Najih.

“Kami menyampaikan bahwa berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat atas nama Sdr Yudi Purnomo dkk, setelah melalui proses pemeriksaan laporan dan upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI sesuai kewenangan menerbitkan rekomendasi Ombudsman mengenai maladministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN,” kata isi surat Ombudsman tersebut.

“Bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, akan tetapi rekomendasi Ombudsman RI dimaksud belum dilaksanakan sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan surat ini disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI,” tulis surat Ombudsman.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengonfirmasi keberadaan surat tersebut. Ia mengatakan Ombudsman sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi dan DPR.

Najih lebih lanjut menjelaskan bahwa surat tersebut tak berniat merekomendasikan pemecatan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.

Ia menegaskan, hal semacam itu tak termasuk dalam otoritasnya. “Tidak seperti itu, itu bukan kewenangan ORI,” ujar Najih.

Walau demikian, Ombudsman menyatakan rekomendasi soal TWK tidak dilaksanakan oleh KPK dengan alasan yang tak dapat diterima.

Sehingga Ombudsman merujuk Pasal 39 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI yang salah satu poinnya memberikan sanksi administrasi kepada ketua KPK.

“Kami mengusulkan kepada Presiden RI untuk dapat mengambil langkah-langkah pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis isi surat itu.

Terkait TWK yang menggugurkan puluhan pegawai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelak dan menyatakan tidak ikut menyusun soal dan materi dalam tes wawancara kebangsaan tersebut.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, seluruh materi dalam tes wawancara itu disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan beberapa institusi lain.

“Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut,” kata Ali dilansir dari laman Antara pada Jumat, 7 Mei 2021 lalu.

Dalam pelaksanaan wawancara, kata Ali, ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya.

“Dari informasi yang kami terima dari pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh pegawai beberapa di antaranya, misalnya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga,” ungkap Ali.

Menanggapi adanya polemik ini, warganet turut buka suara.

“Menolak pelamar atau memecat pegawai yang “punya orientasi nilai dan ideologi yang berbeda dengan organisasi” BUKAN tindakan diskriminatif?” tulis akun @sillysampi.