Paripurna DPRD Jeneponto Diwarnai Interupsi, Pengesahan 16 Ranperda Terkesan Dipaksakan

Terkini.id, Jeneponto – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jeneponto menggelar rapat Paripurna  pengesahan 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai Rencana Program Pembentukan Perda tahun 2019, Senin, 21 Oktober 2019.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Salmawati, dan dihadiri Wakil Ketua II dan 30 angggota  DPRD Jeneponto, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Wabup Paris Yasir, Sekda Safruddin Nurdin, unsur Forkopimda, dan beberapa Pimpinan OPD.

Rapat paripurna tersebut mengesahkan 12 Ranperda Inisiatif DPRD Jeneponto dan 4 Ranperda Inisiatif Pemkab Jeneponto.

Dari pantauan terkini.id, rapat paripurna tersebut berlangsung dengan diwarnai interupsi dari anggota DPRD Jeneponto, salah satunya dari Partai PKB, H. Kaharuddin.

Kaharuddin menganggap bahwa Ranperda yang akan disahkan itu tidak diketahui dan dipahami oleh semua angggota DPRD Jeneponto Periode 2019-2024.

“Kenapa sebelum pelaksanaan paripurna ini, hasil pembahasan Ranperda ini tidak disampaikan kepada semua anggota DPRD Jeneponto, sehingga kita semua mengetahui Ranperda yang akan disahkan,” kata Kaharuddin.

Dia juga meminta kepada pimpinan rapat dan angggota DPRD Jeneponto agar tidak mengesahkan 16 Ranperda.

“Pimpinan mohon untuk tidak disahkan dulu Ranperda ini, berikan waktu bagi teman-teman anggota DPRD untuk mempelajari dan mengkaji Ranperda tersebut,” kata Kaharuddin.

Namun, Ketua DPRD Jeneponto, Salmawati mengetuk palu dengan cepat setelah meminta persetujuan angggota DPRD Jeneponto, dan 16 Ranperda itu sah menjadi peraturan daerah Kabupaten Jeneponto, tepat pada pukul 17.25 Wita.

Usai pimpinan rapat mengetuk palu pertanda 16 Ranperda itu sah menjadi Perda Jeneponto, beberapa anggota DPRD Jeneponto memberi saran kepada ketua DPRD Jeneponto.

Hartono dari Partai PKB, menyampaikan saran agar dalam pengambilan keputusan, pimpinan rapat tidak terkesan memaksakan mengambil keputusan.

“Sebagai saran agar pimpinan rapat tidak terburu-buru memutuskan sebelum anggota DPRD yang hadir dimintai persetujuan, berikan kesempatan kepada anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyepakati atau menyetujui semua yang akan ditetapkan, sehingga tidak terkesan memaksa,” ungkap Hartono.

Sedangkan Awaluddin Sinring dari Fraksi PAN menyampaikan agar Ranperda yang telah disahkan itu dapat betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah Jeneponto.

“Dengan disahkannya 16 Ranperda menjadi Perda, maka kita harapkan pihak eksekutif dapat menindaklanjuti dan melaksanakannya, jangan hanya sekedar disahkan saja, dan rekan-rekan anggota dewan, mari kita kawal pelaksanaan Perda ini,” tegas Awaluddin Sinring.

Berita Terkait