Makassar Terkini
Masuk

Diduga Penyelewengan Dana, Luqman Hakim: Pimpinan ACT Harus Dijatuhi Hukuman Pidana!

Terkini.id, JakartaAksi Cepat Tanggap (ACT) kini tengah menjadi perbincangan hangat publik, pasalnya petinggi ACT diduga melakukan penyelewengan dana dari para donatur. Tidak hanya itu saja, banyak beredar tagar bertuliskan aksi cepat tilep yang sempat trending di media sosial.

Dilansir dari Detik.com tagar tersebut bermunculan setelah laporan majalah Tempo keluar. Melihat berita tersebut sontak banyak para kalangan ikut geram dengan perbuatan petinggi ACT, salah satunya para anggota DPR.

“Sekarang dengan begini supaya pihak aparat keamanan untuk lakukan penyelidikan dan bahkan kalau perlu ini dijadikan sebagai tindak pidana yang perlu dihukum,” kata Marwan Dasopang selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR pada Senin 4 Juli 2022.

Marwan juga mengungkapkan bahwa suatu lembaga untuk kegiatan kemanusiaan dan keagamaan harus memiliki izin Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kita sudah bolak balik mengingatkan ke berbagai pihak termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Sosial tentang kelompok atau lembaga yang melakukan pengumpulan dana itu kan harus ada seizin Kemensos sebetulnya,” tutur Marwan.

Ia juga mengatakan bahwa harus ada audit terhadap perjalanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga.

“Yang kedua, harus ada audit terhadap perjalanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Bukan hanya ACT ya,” ucap Marwan.

Selain itu, tanggapan lainnya juga dilontarkan oleh Luqman Hakim selaku Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, ia meminta aparat kepolisian harus segera menindaklanjuti agar tidak ada lagi kasus penyelewengan dana dari lembaga lain.

“Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk membuka tabir dugaan penyelewengan dana bantuan bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT,” tutur Luqman.

“Proses hukum ini penting agar menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya sehingga tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama. Bila benar terjadi penyelewengan, menurut saya, pimpinan ACT harus dijatuhi hukuman pidana, karena telah merugikan masyarakat banyak,” sambung Luqman.

Ia juga berharap agar pemerintah menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi agar tidak ada lagi terjadi kasus seperti lembaga ACT.

“Kasus ACT ini, saya harap juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. Sehingga, ke depan, tidak mudah bagi pihak-pihak mengumpulkan dana masyarakat atas nama bencana dan kemanusiaan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,” ucapnya.