Pihak Keluarga Tunjuk Arman Hanis Sebagai Kuasa Hukum Nurdin Abdullah

Terkini.id – Juru Bicara Gubernur Sulsel, Veronica Moniaga menyampaikan informasi dari pihak keluarga pasca ditetapkanya Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah sebagai tersangka di oleh KPK. 

Veronica menyampaikan bahwa dari pihak keluarga menghormati dan terus kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK. 

Pihak keluarga juga akan berupaya mensupport dalam bentuk keterangan-keterangan apabila diminta dan akan tetap bersikap kooperatif dengan proses hukum yang berjalan atau yang dijalani Gubernur Nurdin Abdullah.

Baca Juga: Pihak Istana Bantah Isu 75 Pegawai KPK Diberhentikan: Itu Bohong!

“Pihak keluarga juga sudah berembuk dan berdiskusi, sudah memilih satu kuasa hukum yang nantinya akan membantu dalam proses yang berjalan dan akan memediasi proses yang berjalan di KPK,” ungkap Veronica, Minggu 28 Februari 2021.

Kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak keluarga Nurdin Abdullah adalah, Arman Hanis yang nantinya akan lebih banyak memberikan keterangan terkait keberlanjutan proses hukum Mantan BupatiBantaeng itu.

Baca Juga: Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Buzzer: Kado Lebaran...

“Pihak keluarga juga sejauh ini dalam kondisi baik dan masih terus mensupport Bapak Nurdin Abdullah dan saat ini juga sebagian besar mereka ada di Jakarta,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus suap pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers di gedung KPK pada Minggu 28 Februari 2021 dini hari.

Baca Juga: Resmi Dinonaktifkan Bersama 74 Pegawai KPK Lain, Novel Baswedan Tegas:...

Firli menyebutkan dari enam orang yang diamankan terkait kasus tersebut, 3 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka yakni Nurdin Abdullah (NA), Agung Sucipto (AS), dan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, ER.

“Dari enam orang yang diamankan di tiga tempat berbeda, KPK menetapkan 3 tersangka penerima (suap) Nurdin Abdullah, pemberi Agung Sucipto, dan ER,” kata Firli Bahuri.

Nurdin Abdullah, kata Firli, menerima uang suap senilai Rp2 miliar dari kontraktor untuk memuluskan proyek infrastruktur di Sulsel.

“Pada 26 Februari 2021, AS diduga menyerahkan uang sekitar Rp2 miliar kepada Nurdin Abdullah melalui ER,” ungkap Firli.

Pada kesempatan itu, Firli juga mengaku prihatin atas kasus korupsi di Indonesia yang terjadi di tengah pandemi saat ini.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan KPK akan menindak siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

“Kami tidak akan pandang bulu. Siapapun yanh korupsi harus ditindak sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Bagikan