Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW: Praktik Pemborosan Anggaran

Terkini.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) turut melayangkan kritik atas tindakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.

Raker tersebut digelar sejak tanggal 27 hingga 29 Oktober 2021 mendatang. Menanggapi pelaksanaan raker tersebut, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai hal tersebut sebagai pemborosan anggaran.

“ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta,” ujar Kurnia, dikutip dari Kompas.com, Kamis, 28 Oktober 2021.

“Praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK,” lanjut Kurnia.

Tak hanya itu, Kurnia juga menyinggung sejumlah pemborosan anggaran yang dilakukan KPK di tengah pandemi Covid-19 yang pernah menjadi sorotan publik.

Ia mencontohkan, mulai dari rencana pemberian mobil dinas jabatan bagi pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural di KPK.

Polemik rencana pemberian mobil dinas ini pernah ramai diperbincangkan pada Oktober tahun lalu. Akhirnya rencana tersebut ditinjau kembali karena menuai banyak kritik dari masyarakat.

“Pada level kebijakan, pemborosan anggaran di tengah pandemi terlihat ketika pimpinan KPK ingin membeli mobil dinas mewah,” kata Kurnia.

Menanggapi banyaknya kritikan terkait pelaksaan raker di hotel mewah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan soal keputusan mengenai lokasi raker di Yogyakarta.

Ia menjelaskan bahwa KPK merupakan bagian dari struktur pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogya? Perlu diketahui, kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN,” ujar Ghufron, saat ditemui di lokasi raker, Jumat 29 Oktober 2021, dikutip dari Kompas.com.

Ghufron mengatakan, fungsi dari APBN adalah distribusi. Sehingga uang yang dikumpulkan dari rakyat seharusnya juga didistribusikan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.

“Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap atau menggunakannya. Oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta,” pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menambahkan, pemerintah mempunyai program penyelamatan ekonomi nasional sebagai bentuk penanganan terhadap pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang didorong ialah pariwisata.

“Saya kira Yogya menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan dilakukan Yogya, sekali lagi ini rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menjelaskan, rapat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut setelah pelantikan pegawai KPK yang telah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Kami perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut,” ujar Cahya.

Menurutnya, raker tersebut melibatkan pimpinan dan seluruh jajaran pejabat struktural. Hal tersebut bertujuan memfinalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi sesuai kedudukan barunya.

“Melalui penyesuaian dan penyempurnaan tersebut, maka tugas-tugas pemberantasan korupsi, baik yang dijalankan melalui upaya pencegahan, penindakan, maupun pendidikan, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan landasan regulasi yang kuat dan dukungan struktur organisasi yang tepat,” kata Cahya.