Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemangkasan anggaran.
Salah satunya, menghapus debat publik tahapan Pilwali 2020.
“Saya mengimbau kepada semua teman-teman (KPU) tolong efisiensi dalam penggunaan anggaran,” tutur Rudy, Selasa, 7 Juli 2020.
Ia mengatakan situasi pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan melakukan pemangkasan.
Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum menerima laporan mengenai adanya pemangkasan dari KPU.
- Haji Mabrur Tak Hanya Ritual, Tetapi Juga Kepedulian Sosial
- Semarak Pasar Murah di Lokasi TMMD, Warga Arungkeke Palantikang Bersyukur Kebutuhan Pangan Terjangkau
- Momen Mengharukan, 16 Tahun Menanti, Syifa Akhirnya Dipeluk Sang Ibu
- Tingkatkan Kesehatan Mental, Tim BK S2 UNM Uji Program Psikososial-Spiritual Murid SD di Makassar
- Browcyl Hadirkan Promo "Road to 14 Tahun", Warga Gowa Antusias Serbu Paket Spesial
“Belum terima laporan terkait pemangkasan itu,” kata dia.
“Intinya kita ini berada dalam situasi darurat pandemi corona, dan ini melanda siapa saja, masyarakat A, masyarakat B,” sambungnya kemudian.
Rudy menilai, penggunaan anggaran seharusnya dapat dimaksimalkan dan tak digunakan secara percuma.
“Pastikan anggaran itu jangan terhambur percuma. Istilah pemangkasan itu bukannya tidak setuju, tetapi itulah tadi kita harus melakukan efesiensi penggunaan anggaran,” kata dia.
Terlepas dari hal tersebut, Rudy menyebut dirinya berkomitmen melaksanakan Pilwali 2020 di Makassar.
Ia mengatakan bakal memastikan demokrasi berlangsung dengan benar dan damai di Kota Makassar.
“Fungsi Pj, memastikan asas-asas demokrasi yang sesuai regulasi, sehingga terjadi transformasi kepemimpinan yang diinginkan warga Kota Makassar. Pasti kita dukung,” pangkas Rudy.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.