Makassar Terkini
Masuk

Akibat Desak Alihkan Proyek IKN untuk Subsidi BBM, Akun Sri Sebut PKS ‘Partai Keranjingan Subsidi’

Terkini.id, Jakarta- Politikus PKS Mulyanto mendesak pemerintah untuk menghentikan Proyek IKN dan kereta cepat agar dialihkan untuk subsidi BBM.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan subsidi BBM yang diberikan pemerintah telah mencapai 502 triliun rupiah. 

Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada negara di dunia yang sanggup menanggung subsidi BBM sebesar itu. 

Sebab desakan itu, PKS saat ini tengah menjadi sorotan publik, bahkan warganet di media sosial dengan beragam komentar. 

Salah satunya seorang warganet bernama akun Sri atau @Suciwati_ turut berkomentar mengenai desakan PKS untuk subsidi BBM. 

Akun Sri berkomentar melalui akun TWitternya yang diunggah pada Rabu 10 Agustus 2022. 

Menanggapi desakan PKS, akun Sri menyebut bahwa PKS merengek meminta subsidi BBM. 

Padahal, kata akun Sri, subsidi BBM telah mencapai 502 triliun rupiah. 

“PKS merengek subsidi BBM. Padahal subsidi BBM sdh sampai 502 triliun,” tulis akun Sri. 

Di tengah krisis minyak dunia, akun Sri mengatakan kepada pihak PKS bahwa tidak ada negara lain yang sanggup menanggung subsidi sebesar itu. 

“Kalian pikir negara lain sanggup nanggung subsidi segitu, apalagi di tengah krisis minyak dunia begini?” ujarnya. 

Bahkan saking jengkelnya, akun Sri menyebut PKS sebagai “Partai Keranjingan Subsidi”.

“PKS Partai Keranjingan Subsidi?” tukasnya. 

“Getol amat sama subsidi,” pungkasnya.

(Twitter/Suciwati_)

Sementara itu, Mulyanto mendesak untuk menambah kuota subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar untuk tahun 2022. 

Desakan subsidi BBM disampaikan Mulyanto daripada meneruskan Proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Padalarang. 

Dikutip dari laman resmi Fraksi PKS pada Senin 8 Agustus 2022, Mulyanto mengatakan kuota BBM subsidi terancam habis di bulan Oktober-November. 

Menurut Mulyanto, kuota BBM subsidi dalam jumlah yang cukup lebih dibutuhkan masyarakat dari pada dua proyek tersebut. 

“Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun,” jelas Mulyanto.

Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu, tegas Mulyanto, segera putuskan untuk disetop saja.

“Misalnya proyek ibu kota negara baru kalau gak urgent ya hentikan. Juga proyek Kereta Cepat kenapa harus tergesa-gesa gitu,” ujarnya.

Mulyanto menambahkan, program subsidi BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional. 

Apalagi, saat ini, masyarakat tengah dihadapkan pada masalah kenaikan berbagai jenis bahan pangan atau sembako.

“Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan,” tandasnya.

Adapun terkait komentar akun Sri atau @Suciwati_, belum ditemukan tanggapan dari pihak PKS.