PPDI Palopo Harap Semua Paslon Wali Kota Paparkan Komitmen Pemenuhan Hak Disabilitas

Terkini, Palopo – Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Palopo akan menyelenggarakan dialog bertema perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan mengundang empat pasangan calon (paslon) kepala daerah Kota Palopo.

Wakil Ketua DPC PPDI Kota Palopo, Yudea Sabdo Anggoro, menyampaikan bahwa menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sangat penting bagi paslon wali kota dan wakil wali kota Palopo untuk menyampaikan komitmen mereka dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Palopo.

“Bukan hanya sebatas kebijakan, tetapi juga implementasi yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi perhatian utama dalam agenda pemerintahan, “ ujar Yudea dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi terkini.id.

Diketahui terdapat empat pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Palopo, yaitu Putri Dakka dan Haidir Basir (nomor urut 1), Farid Kasim Judas dan Nurhaenih (nomor urut 2), Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta (nomor urut 3), serta Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin (nomor urut 4).

Yudea menjelaskan, keempat pasangan calon tersebut diharapkan memaparkan visi, misi, dan program mereka selama masa kampanye dua bulan.

Namun, ia mempertanyakan apakah program-program yang mereka usung telah mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas serta kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan masyarakat hukum adat.

“Penting bagi mereka memiliki perspektif disabilitas dan mengusung pemenuhan hak disabilitas dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Palopo yang aksesibel (ramah disabilitas ) dan inklusif bagi kelompok rentan,“ tanya dia.

Berdasarkan analisis pemenuhan hak disabilitas sesuai Pasal 9 Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pelayanan Disabilitas, PPDI Kota Palopo menemukan sejumlah permasalahan yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pelibatan dalam Perencanaan Pembangunan: Penyandang disabilitas hanya dilibatkan sebatas menghadiri kegiatan, tanpa partisipasi yang bermakna dalam proses perencanaan.
2. Pendidikan: Tingkat pendidikan penyandang disabilitas masih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan kelompok lain.

3. Pendataan: Pendataan terhadap penyandang disabilitas masih lemah, sehingga kebijakan yang diambil belum sepenuhnya tepat sasaran.
4. Bantuan Sosial: Penyandang disabilitas masih menerima bantuan sosial yang sangat minim.
5. Pelayanan Publik: Layanan publik belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan jalur pemandu pejalan kaki bagi tunanetra yang ada tidak dibuat sesuai dengan fungsinya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.