Terkini.id, Jakarta – Proyek Ibu Kota Negara (IKN) dinilai akan mengkrak sebagaimana proyek Presiden Joko Widodo lainnya. Demikian dikemukakan oleh Said Didu melalui akun Twitternya pada Rabu 19 Januari 2022.
Menurut Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, potensi proyek IKN akan mengkrak disebabkan tidak adanya study kelayakan terlebih dahulu dan terkesan terburu-buru.
“Perkiraan saya, proyek IKN akan mengkrak seperti proyek lainnya yang tidak diawali dengan study kelayakan,” ujar Said Didu.
Pernyataan ini juga merupakan bentuk persetujuan Said Didu pada pernyataan peneliti Indef, Nailul Huda yang mengingatkan bahwa IKN berpotensi mangkrak dan menjadi museum pembangunan paling besar di tanah air.
Hal itu jelas akan terjadi jika APBN tidak mampu menopang pembiayaan dan investor tidak tertarik dengan pembiayaan IKN.
- Kabar Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun 2025, Said Didu: Pemerasan Rakyat
- Pemerintahan Jokowi Habiskan Rp 2.778 Triliun Bangun Tol Hingga Bandara, Said Didu: Ini Kebohongan Publik
- Said Didu Sorot Permintaan Jokowi ke China Terkait IKN hingga Singgung Kereta Cepat
- Kritik Subsidi Mobil Listrik, Said Didu Berikan Contoh Alur Merampok Rakyat Melalui Kebijakan
- Stafsus Kemenkeu Disemprot Said Didu Usai Bahas Dana Pajak
Lebih lanjut, Said Didu merasa yakin prediksinya akan kembali akurat seperti prediksi lain yang dia sampaikan sebelumnya.
“Silakan publik mencatat mention saya ini. 2012 saya mention bahwa mobil Esemka adalah bohong. 2016 saya mention KA cepat tidak laik dan tidak layak serta jalan tol akan rugi,” demikian prediksi Said Didu yang dinilainya tepat.
Potensi lainnya adalah kondisi politik Indonesia yang sangat dinamis sehingga bisa menjadi mimpi buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proses pembangunan IKN bisa terhalang dengan adanya kebijakan politis yang dilakukan pemerintahan selanjutnya.
Demikian juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dalam program acara di Kompas TV bertemakan ‘Ibukota Baru Untuk Siapa?’ pada Rabu 19 Januari 2022.
Suharo mengakui kalau undang-undang di Indonesia terbuka untuk direvisi ketika kekuatan politik pemerintahan selanjutnya berubah. Sehingga proyek pembangunan ibu kota baru berpeluang untuk mangkrak pada pemerintahan selanjutnya.
“Itu keputusannya politik silakan itu terbuka memang. Kan ada hitung-hitungan teknokratik para politisi. Saya kan juga politisi, kita juga harus berpikir teknokratik kita mesti hitung jelas. Jangan sampai kemudian sesuatu yang aset ini menjadi mangkrak,” paparnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
