Jokowi Berikan Perintah Selamatkan Slot Orbit Saat Itu, Mantan Menhan : Saya Lakukan dan Berhasil

Terkini.id, Jakarta – Terkait proyek satelit Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang disebut telah merugikan negara, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu buka suara akan hal tersebut.

Menurut Ryamizard, pada tahun 2015 Kementerian Pertahanan memilih untuk menyewa satelit saat itu karena ada keadaan darurat. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Jika Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), ia mengklaim, slot tersebut akan dialokasikan ke negara lain.

Baca Juga: Surya Paloh Sebut Anies-Ganjar Duet Pemersatu Bangsa, Hasto Kristiyanto: Jangan...

Alhasil, kata dia, Presiden Joko Widodo memberinya keleluasaan atau perintah untuk menyelamatkan slot orbit saat itu.

“Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan (slot) orbit 123 BT, saya lakukan dan berhasil,” kata Ryamizard dikutip dari Kompatv. Selasa, 18 Januari 2022.

Baca Juga: Edit Foto Nikita Mirzani Sexy Gendong Jokowi, Warganet: Bos Lonte!

Menurutnya, jika ia tidak melakukan hal tersebut, orbit itu akan diambil pihak lain.

“Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara,” lanjut Ryamizard.

Satelit Garuda-1 pada slot orbit tersebut keluar dari orbit pada 19 Januari 2015, menyisakan kekosongan pada slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Baca Juga: Edit Foto Nikita Mirzani Sexy Gendong Jokowi, Warganet: Bos Lonte!

Jika slot ini tidak akan diberikan ke negara lain, slot tersebut harus diisi sesuai dengan pedoman ITU.

Lebih lanjut, Ryamizard menyatakan ada ancaman terhadap kedaulatan negara jika slot orbit di atas Sulawesi tidak segera diselamatkan, meski ada beberapa yang tidak sesuai normatif.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengeluarkan diskresi kepada  Ryamizard untuk menyelamatkan orbit tersebut.

“Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan,” ucap Ryamizard.

Lebih lanjut, Ryamizard mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan belum memiliki anggaran saat menggunakan slot orbital.

Namun, dia menyatakan Kementerian Pertahanan harus terus menyewa satelit untuk menyelamatkan posisi orbit.

“Memang belum ada anggaran. Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit),” ujar dia.

Seperti diketahui, penggunaan slot orbit Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 sebagai bagian dari proyek satelit militer Kementerian Pertahanan memicu kontroversi karena mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara.

Pengadilan arbitrase internasional di Inggris dan Singapura menghukum Indonesia dan memerintahkannya untuk membayar Rp 815 miliar kepada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak dengan Kementerian Pertahanan.

Proyek Satkomhan menemui jalan buntu ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyetujui permintaan Kementerian Pertahanan untuk hak mengelola slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) untuk membangun satelit.

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo.

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Bagikan