Ramai Tagar Tolak Ibukota Baru, Politisi PKS Hidayat Nur Wahid: Rakyat Belum Beri Izin

Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengklaim banyak pihak yang menolak pemindahan ibu kota baru di provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua MPR RI ini menyebut seharusnya meminta izin dulu kepada rakyat untuk mengambil keputusan tersebut. Dirinya mengaku pemerintah terlalu ngotot untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajem Paser Utara.

“Dg makin banyaknya pihak yg menolak/mengkritisi proyek IKN, dan karena Rakyat belum memberikan izin yang diminta,” cuit akun twitter resmi Hidayat Nur Wahid @hnurwahid.

Baca Juga: Pidato Lawas Jokowi Soal 11 Ribu T Diungkit, Roy Suryo:...

Bersama dengan ramainya tagar tolak ibu kota baru di twitter, Hidayat meminta harusnya dilakukan dulu survei independen atau referendum untuk melihat pendapat rakyat.

“Maka seharusnya Pemerintah yang ngotot bangun IKN, terlebih dahulu membuat referendum, atau lembaga survey independen lakukan survey yg obyektif. #TolakIbukotaBaru” lanjut HNW Senin 17 Januari 2022.

Baca Juga: Hilmi Firdausi Sebut Kasus UAS Sengaja Digoreng untuk Menutupi Masalah...

Sementara itu netizen pun meminta data klaim HNW yang menyebut rakyat menolak pemindahan ibu kota. Menurutnya jangan hanya menyebar provokasi tanpa ada dasar yang menguatkan.

Tangkapan layar cuitan Hidayat Nur Wahid (sumber: @hnurwahid)

“Silahkan di share datanya yg menolak berapa persen? Jangan provokasi basi aja” balas akun @abungresik.

Kemudian diberitakan dari CNN Indonesia, saat ini tengah ramai soal penamaan ibu kota baru yang telah dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Hilmi Firdausi Sebut Kasus UAS Sengaja Digoreng untuk Menutupi Masalah...

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyebut presiden memilih nama ‘Nusantara’ untuk ibu kota baru Indonesia.

Menyingkirkan usulan nama-nama lain yang berjumlah 80-an tawaran.

“Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” ucap Suharso pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Bagikan