Terkini.id – Legislator DPRD Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni alias RPG menyerap aspirasi warga Kecamatan Tamalate. Saat menggelar kegiatan reses di Pelataran parkir AJ Building Mbuk Cofee Shop Jalan Landak Baru.
Mulai dari kondosi kanal, kesulitan ekonomi pasca Covid-19 hingga Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Titi salah satu warga Kelurahan Pa’baeng-baeng. mempertanyakan pemeliharaan kanal besar yang ada di Kota Makassar.
“Begini Pak Rudy, siapakah sebetulnya yang bertanggungjawab atas pemeliharaan kanal besar yang ada di Kota Makassar. Karena baru hujan saja satu jam, air sudah melimpah dan tumpah di jalan pak, apalagi sudah masukmi musim hujan dan sudah pasti mengakibatkan banjir dimana-mana,” katanya, Sabtu 19 November 2022.
Lain halnya Mardiati, ibu dari empat anak ini mengeluhkan persoalan perekonomian warga semakin sulit pasca pandemi Covid-19.
“Tabe Pak dewan gara-gara Covid-19 semakin sulit biaya kehidupan sehari-hari saya,” ucapnya.
- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Siap Kawal Sengketa Lahan Warga Pinrang ke DPR RI
- DPRD Sulsel Minta Evaluasi Izin Tambang Emas di Enrekang
- Ketua DPRD Sulsel Terima Aspirasi Ribuan buruh, Desak Revisi UU Ketenagakerjaan
- Hari Kartini, Kaukus Parlemen DPRD Sulsel Usul Perda Perlindungan Anak
- Haris Abdul Rahman Resmi Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD Sulsel Periode 2024-2029
Sementara Ketua RW 03, Kelurahan Pa’baeng-baeng, Cecep mengeluhkan persoalan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Menurutnya, banyak warga ditolak oleh pihak rumah sakit dengan kartu ini
Mereapons keluhan warga, RPG yang juga Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Sulsel ini menanggapi apa yang dikemukakan oleh warga.
Terkait dengan keberadaan kanal yang ada di Kota Makassar sebetulnya itu menjadi kewenangan kementrian PUPR melalui Balai Besar Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Di Makassar terdapat tiga aliran kanal utama yang berfungsi mengatur sistem drainase untuk pembuangan.
Diantaranya Kanal Panampu, Kanal Jongaya, dan Kanal Sinrijala dengan panjang Kanal masing-masing 4 km.
“Di beberapa tempat, kanal-kanal yang sejatinya diharapkan menjadi nilai plus untuk lingkungan dan kebutuhan masyarakat justru menjadi kanal yang memicu masalah sosial lainnya. Masalah itu tidak sedikit disebabkan oleh mentalitas masyarakat kita yang cendrung menjadikan Kanal sebagai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) baru, ini juga problem kita semua,” katanya.
“Setahu saya ujar RPG, pada tahun 2021, Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,37 miliar untuk operasi dan pemeliharaan seluruh sarana pengelolaan Sumber Daya Air termasuk revitalisasi pengendalian banjir Kota Makassar,”sambungnya.
Sementara terkait persoalan perekonomian pasca pandemi Covid-19, menurut RPG perlu adanya UMKM dengan dana bergulir sehingga perekonomian warga dapat tumbuh kembali seperti sedia kala.
“Insya Allah saya siap bantu. Kalau pertanyaan Pak Cecep Ketua RW kita, gampangji pak, kalau ada rumah sakit yang yang menolak warga yang punya KIS yang akan berobat laporkanki atau bisa langsung hubungi saya, sambil menyebut nomor handphone yang bisa dihubungi,” ungkap RPG.
Kegiatan Reses ini diikuti 150 perwakilan warga dari Kelurahan Pa’baeng-baeng dan dihadiri pula Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Makassar.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
