Makassar Terkini
Masuk

Koreksi Tupoksi Menko Polhukam Dalam Kasus Ferdy Sambo, ‘Sahabat Mahfud’ Laporkan Bambang Wuryanto ke MKD

Terkini.id, Jakarta – Koordinator “Sahabat Mahfud” Ferry Harahap menyayangkan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto terkait tanggapannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Pihaknya pun melaporkan Bambang Pacul sapaan akrab Bambang Wuryanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin, 15 Agustus 2022.

Menurut Ferry, Bambang Pacul seharusnya menyampaikan pernyataan yang menyejukkan.

“Kita sangat menyayangkan pernyataan dari Ketua Komisi III, Bapak Bambang Wuryanto ini, karena selayaknya sesama pejabat negara saling mendinginkan suasana dengan memberi pernyataan yang menyejukkan kita semua” ungkap Ferry, dilansir dari CNN Indonesia, Selasa, 16 Agustus 2022.

Menurut Ferry, Mahfud justru memberikan banyak informasi yang membuat publik mengetahui kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

“Sehingga kita tahu apa yang terjadi sekaligus bentuk pengawasan dan koordinasi beliau terhadap kasus meninggalnya Brigadir J yang juga menjadi perintah Presiden untuk mengusut tuntas,” tuturnya.

Sebelumnya, Bambang Pacul menyindir pernyataan Mahfud yang menyoroti sikap diam DPR terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo.

“Jadi kalau Menko Polhukam omong bahwa itu DPR kok tidak ribut justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?” ujar Bambang Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022 lalu.

Dia juga mempertanyakan tugas Menko Polhukam mengumumkan nama tersangka yang belum diumumkan oleh Polri. 

Ia mengingatkan tugas utama seorang Menko Polhukam ialah sebagai koordinator, bukan komentator.

“Tersangka belum diumumkan, dia sudah umumkan dulu, apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam? Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III DPR, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menko Polhukam? Koordinator lho, bukan komentator. Menteri koordinator, bukan menteri komentator,” terangnya.

Mengenai laporan itu, pihak MKD DPR RI dan Bambang Wuryanto belum memberikan respon hingga saat ini.