Masuk

Sekprov Sulsel: Optimalkan PAD Melalui Pembayaran Secara Daring

Komentar

Terkini.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekdaprov Sulsel), Abdul Hayat Gani menyampaikan jawaban Gubernur Sulsel atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Rabu 21 September 2022.

Abdul Hayat menyampaikan jawaban sejumlah fraksi diantaranya terkait optimalisasi target Pendapatan Daerah, Abdul Hayat menjelaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui channel-channel pembayaran secara online seperti Tokopedia, Gopay, Qris, SIGNAL dan lain-lain. 

“Pendataan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah melalui pendataan secara door to door serta dengan melibatkan Tim Ahli dalam pendataan sumber potensi pendapatan Pajak Air Permukaan, kerjasama penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pihak Kepolisian melalui penertiban dan penagihan di jalan raya,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan RP800 Juta untuk Masjid Raya Bantaeng

Sedangkan terkait upaya untuk mengoptimalkan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya, yaitu dengan menertibkan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian akan dinilai untuk dikelola menjadi Pendapatan Asli Daerah melalui skema sewa pemanfaatan aset barang milik daerah. 

Abdul Hayat juga menyampaikan jawaban Gubernur mengenai pemotongan anggaran sebesar 8 persen kepada semua OPD. 

“Dapat dijelaskan kebijakan tersebut dilakukan untuk menutupi hutang pihak ketiga yang belum terselesaikan di tahun 2021 serta SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan anggaran tersebut digunakan juga untuk pencapaian target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Baca Juga: 768 Tahun Bantaeng, Pemprov Dorong Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Semakin Meningkat

Terkait pemotongan anggaran OPD, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan secara persuratan sebelum pelaksanaan perubahan penjabaran tersebut dilakukan, selanjutnya setelah selesai pelaksanaan perubahan penjabarantersebutsekaligus juga telah disampaikan dokumen Perubahan penjabaran dimaksud.

Jawaban Gubernur yang disampaikan Abdul Hayat, juga terkait langkah- langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi inflasi sebagai dampak tak terhindarkan pasca kenaikan BBM yang diikuti dengan kenaikan harga bahan  pokok dan kebutuhannya lainnya.

“Sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 134/PMK/.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan antara lain pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, kemudian subsidi transportasi, dan pelaksanaan padat karya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Abdul Hayat juga menyampaikan jawaban Gubernur atas pertanyaan sejumlah fraksi terkait 
pembangunan Stadion Mattoangin. 

Baca Juga: Gubernur Sulsel Janji Tahun Depan Stadion Mattoanging Dibangun

“Dapat dijelaskan bahwa untuk 
Pembangunan Stadion Mattoangin sementara ini kami mengedepankan prinsip kehatian-hatian dimana masih adanya gugatan hukum terkait ganti rugi dan pengelolaan, jika telah ada kejelasan hukum pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.