Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Luhut Binsar Panjaitan saat ini masih menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut sejumlah kalangan, pernyataan tersebut bukan ranah Luhut di bidang kemaritiman.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu turut menanggapi hal yang masih menjadi polemik ini.
Menurutnya, Luhut terkesan terlalu memaksakan kehendak.
“Memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen dalam pemerintah. Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu ranah partai politik,” ujar Masinton dilansir dari laman Republika pada Selasa, 15 Maret 2022.
Menurut Masinton, pernyataan Luhut yang terus-menerus disampaikan ke publik itu justru akan semakin memperburuk citranya di masa depan. Pasalnya, saat ini sudah ada anggapan bahwa Indonesia diatur oleh segelintir orang dan kelompok saja.
- Pemerintah Sudah Larang Ekspor Bauksit, Sebentar Lagi Tembaga dan Timah
- Pelaku Ekspor Ilegal Nikel 5 Juta Ton Akhirnya Diungkap Luhut Panjaitan, Bukan dari Sulawesi
- Suasana Ruang Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Mendadak Riuh
- Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan Soal OTT KPK Tuai Berbagai Tanggapan
- Luhut Binsar Pandjaitan Angkat Bicara Soal Pencabutan PPKM
“Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang. Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi,” ujar Masinton.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
Sebelumnya, Luhut disebut memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang berbisnis di tes PCR ini. Hal ini yang kemudian menyebabkan kemunculan hipotesa publik bahwa ada tendensi pribadi yang ingin dicapai Luhut
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan posisi Luhut dalam PT GSI ini.
Dia mengatakan, di dalam perjanjian pemegang saham GSI, ada ketentuan bahwa 51% dari keuntungan harus digunakan kembali untuk tujuan sosial.
“Sampai detik ini tidak ada pembagian keuntungan seperti dividen kepada pemegang saham. Hasil laba yang lain digunakan untuk melakukan reinvestasi terhadap peralatan atau kelengkapan lab yang lain (salah satunya adalah untuk melakukan genome sequencing). Perlu diketahui, ketika di awal operasi GSI ini menggunakan fasilitas tanah dan bangunan secara gratis yang diberikan oleh salah satu pemegang saham,” tuturnya diansir dari laman CNBC pada November 2021 lalu.
“Terkait harga PCR yang sempat menjadi permasalahan di era awal pandemi dulu. Baginya, hal tersebut bukan wewenang Pak Luhut dalam memutuskan. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kemenkes dan BPKP. Semuanya melalui proses pemeriksaan di BPKP untuk kemudian memberikan masukan kepada Kemenkes lalu kemudian diputuskan,” imbuhnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.